Bamus Papua Komitmen Mengawal Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua

Ditengah usaha pemerintah dalam melaksanakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan pembangunan tersebut. kelompok tersebut adalah Majelis Rakyat Papua (MRP).

Majelis Rakyat Papua adalah lembaga kultural Orang Asli papua yang diwakili representasinya dari 5 (lima) wilayah adat di wilayah Papua dan 2 (dua) Wilayah adat di Papua Barat.

Majelis Rakyat Papua mengkhawatirkan jika pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua barat ini nantinya akan menganggu stabilitas Ekonomi di wilayah Papua dan Papua Barat.

Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay menyampaikan bahwa masalah ekonomi tidak perlu dikhawatirkan karena sumber daya yang ada di wilayah Papua sudah sangat memadai dan tidak perlu dikhawatirkan.

“Jika masalah ekonomi yang dikhawatirkan, saya selalu memberikan jawaban bahwa papua itu memiliki sumber daya yang sangat memadai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.”, tegasnya.

Ia menilai Pemerintah (DPR RI) sedang melakukan tugas inisiatifnya dengan cara melihat potensi-potensi yang ada di wilayah papua khususnya wilayah-wilayah yang sangat terpencil melalui pembentukan DOB tersebut.

“DPR RI melakukan tugas inisiatifnya untuk melihat perkembangan Papua, kalau dimekarkan maka akan lebih mempermudah rentang kendali dan juga porsi-porsi pembangunan tersebut akan menyentuh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah sangat terpencil”, jelasnya.

Frans Juga berharap bahwa dengan pembentukan DOB ini, wilayah-wilayah yang berpotensi itu bisa mengembangkan Sumber Daya Alam dan pendapatan asli daerah.

“Kalau dibagi provinsi dalam arti wilayah provinsi atau Daerah Otonomi Baru (DOB), maka wilayah-wilayah itu akan mengembangkan potensi daerahnya. dan lebih cepat sehingga pendapatan asli daerah nya juga meningkat karena investasi masuk ke daerah-daerah pemekaran tersebut. Karena itu, diharapkan dengan DOB ini, wilayah-wilayah yang berpotensi itu bisa mengembangkan Sumber Daya Alam dan pendapatan asli daerah melalui investasi dan sebagainya”.

Menurutnya, sudah banyak masyarakat Papua yang mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

“Terakhir Menkopolhukam, Mahfud MD mengklaim jumlah masyarakat asli papua yang memberi support atau dukungan untuk DOB sebanyak 82%. dukungan tersebut disampaikan lewat wadah-wadah representasi masyarakat papua seperti wadah adat, wadah perempuan, wadah pemuda maupun wadah agama”., pungkasnya.