Akademisi Unikarta : Masyarakat Kaltim Sangat Bangga akan Keberadaan IKN

Syahruddin
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Syahruddin.

KUTAI KARTANEGARA, Redaksikota.com – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Syahruddin menilai, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah keinginan rakyat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Apalagi saat ini telah diterapkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menjadi produk hukum hasil kesepakatan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Ini merupakan tuntutan atau keinginan masyarakat Kalimantan umumnya, dan Kaltim khususnya, bisa dikatakan merupakan sesuatu berkah yang sudah lama ditunggu-tunggu,” kata Syahruddin saat ditemui di kampus Unikarta, Tenggarong, Kabupaten Kukar, Kaltim, Kamis (21/4).

Wajar saja kata Syahruddin jika banyak masyarakat Kalimantan mendorong agar pembangunan IKN segera dilaksanakan.

“Masyarakat Kaltim tentu sangat bangga akan keberadaan IKN Nusantara tersebut,” ujarnya.

Kemudian, ia juga menilai bahwa pembangunan IKN di Kaltim bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lokal, khususnya di bidang peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan amanat di UU IKN itu.

“Kepindahan IKN Nusantara, secara ekonomi sangat menguntungkan masyarakat Kaltim, paling tidak kepindahan IKN Nusantara memberi dampak positif di bidang pemerataan pembangunan di kawasan Kalimantan atau luar Jawa,” tandasnya.

Disisi lain, Syahruddin juga menyebut bahwa kepindahan IKN Nusantara merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Kaltim untuk ikut berpartisipasi di bidang pembangunan IKN, sehingga SDM Kaltim yang berkualitas bisa dimaksimalkan secara nyata.

Pun demikian, ia memberikan pandangan bahwa jangan sampai IKN Nusantara malah menimbulkan gejolak sosial karena abainya Badan Otorita IKN melibatkan SDM lokal.

Begitu juga dengan situasi di tengah masyarakat Kaltim yang multietnis, jiwa ego sektoral yang berlatar belakang kesukuan agar dihilangkan, karena sikap egosektoral tentu kontraproduktif dalam upaya mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.