PSI Buka-Bukaan, Jelaskan Keganjilan Proyek Formula E yang Kini Diusut KPK

Jakarta – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengapresiasi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap meneruskan proses penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi Formula E.

“Karena sedari awal kami dari fraksi PSI mempertanyakan dan mengutarakan keganjilan-keganjilan dalam proses perencanaan hingga pembayaran commitment fee sebesar 560 M tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Ara, hari ini.

Lebih lanjut, Ara mengaku telah menyerahkan dokumen kedua yang di minta penyidik lembaga antirasuah untuk melengkapi proses penyelidikan tersebut.

“Terakhir saya menegaskan akan bersikap kooperatif dalam kapasitas saya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dan juga pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk terus menjalankan proses ini, agar hal-hal yang di rasa masih belum jelas, mendaptkan kejelasan sejelas-jelasnya,” sebut Wakil Ketua Komisi E ini.

Pihaknya memastikan bahwa posisi sikap mereka jelas dari awal, sebagai partai yang satu-satunya menolak sedari awal. Pihaknya berkomitmen akan tetap mengawal proses yang sedang berjalan ini.

“Tapi kami juga meminta agar semua pihak sama-sama menghormati proses penyelidikan yang ada,” ucapnya lagi.

Ara juga menyebutkan keganjilan-keganjilan pada kasus tersebut yakni proses perencanaan dan munculnya kegiatan ini di pembahasan APBDP 2019. Sebab, didalam RKPD, Renstra bahkan RPJMD tidak ada kegiatan tersebut.

“Kemudian proses pembayaran pertama kali yang menggunakan pinjaman Bank DKI di akhir 2019 dimana Perda APBD sendiri belum di sahkan pada saat itu,” ujarnya.

Dirinya juga masih menunggu terkait akan ada pemanggilan kembali namun Ara menegaskan bahwa PSI merupakan partai satu-satunya yang vokal melakukan penolakan ajang Formula E tersebut.

“Memang yang menolak kan hanya fraksi PSI, bisa di buktikan dengan dokumen Pemandangan Umum Fraksi kami terkait APBD 2020,” katanya.

*Ini Kecurigaan Lainnya dalam Formula E*

Ara juga curiga dengan penyelenggara Formula E yang seluruhnya melibatkan BUMD DKI Jakarta. Mulai dari PT JakPro selaku penyelenggara, Jaya Ancol sebagai penyedia tempat, hingga Jaya Konstruksi Manggala Pratama yang bertugas membuat sirkuit balap mobil listrik tersebut.

“Jangan-jangan nanti (biaya pembuatan sirkuit) ditalangi oleh pinjaman Bank DKI, dan disponsori oleh seluruh BUMD. Lalu yang disuruh membeli tiket seluruh PNS dan karyawan BUMD DKI Jakarta. Semuanya mau di-setting,” ujar dia.

Kata dia, curiga ajang Formula E seperti rekayasa, setelah melihat proses lelang tender sirkuit yang tidak transparan oleh JakPro. Anggara mengatakan pada 5 Januari 2022, JakPro memang telah mengumumkan lelang terbuka untuk sirkuit tersebut. Tapi tak lama kemudian perusahaan menyatakan lelang gagal tanpa alasan yang jelas.

“Setelah itu, tiba-tiba sudah ada pemenangnya lagi. ini bisa diduga ada upaya sistematis meloloskan Formula E yang sudah banyak masalah dari awalnya,” kata Anggara.

Anggara mengatakan pengumuman tender yang diulang seharusnya mengundang peserta yang mendaftar tender sebelumnya. Menurut dia, PSI telah mencoba meminta dokumen prosedur pengadaan barang dan jasa dari JakPro, tapi sampai saat ini belum diberikan.

Anggara menantang JakPro untuk membuka nama perusahaan yang mengikuti lelang itu beserta jumlah penawarannya kepada publik. Ia menantang JakPro membuka penyebab tender gagal dan saat tender ulang dibuka kembali, apakah mengundang juga peserta yang sebelumnya gagal.

“Sekarang kami curiga, bisa jadi semuanya rekayasa belaka untuk menutupi persekongkolan. Apalagi yang menang Jaya Konstruksi, apa ada hubungannya dengan pinjaman Ancol?,” pungkas Anggara.