Bupati Bener Meriah, Sarkawi, terus mendapat laporan dari warganya terkait masih adanya anggotanya yang menjadi punggawa ideologi khilafah di Bener Meriah, Aceh.
Saat dikonfirmasi kepada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya ternyata memang benar ada tokoh eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini menjadi pengawas di tubuh inspektorat.
Masyarakat menilai bahwa faham HTI adalah faham terlarang dan sudah semestinya tidak ada ASN yang masih memiliki pemahaman seperti itu. Hingga berita ini diturunkan belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk melakukan pemanggilan terhadap oknum ASN tersebut.
Sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.
Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.