Kepung BUMN, Koalisi Masyarakat Indonesia (KOMANDO) : Erick Thohir Harus Di-Reshuffle!

Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia (KOMANDO) kembali melakukan aksinya yang keempat kali di Kantor BUMN, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan Kantor Telkomsel, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (06/12). Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk segera me-Reshuffle Menteri BUMN Erick Thohir beserta direksi – direksi telkomsel.

“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera me-Reshuffle Menteri BUMN Erick Thohir dan Direksi-direksi Telkomsel karena makin hari makin tercium bau-bau busuk adanya konflik kepentingan untuk memperkaya dirinya, keluarganya, dan kawan kawannya,” ucap Koordinator Aksi Lapangan, Muhammad Farhan.

Laki-laki yang akrab disapa Farhan ini mengatakan, bahwa ada beberapa kejanggalan di tubuh BUMN yang membuat BUMN seperti sedang di kebiri oleh menterinya.

Kejanggalan itu antara lain soal dugaan konflik kepentingan investasi Telkomsel ke Gojek dimana ada kakak kandung dari Erick Thohir ikut terafiliasi di dalam bisnis tersebut.

“Hari ini KOMANDO menuntut agar segera membuka tranparasi data ke publik terkait Investasi Telkomsel ke Gojek sebesar 6,4 Triliun, apakah sampai hari ini negara untung atau malah buntung? karena berdasarkan data kami growth signal dari Gojek sangatlah kecil hanya 4%,” kata Tebe melanjutkan.

“Kami juga mencium kepentingan pribadi dan praktek Rent Seeking yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencoba membangun dinasti thohir. Mengapa ? Pertama, karena Komisaris Utama dari Gojek merupakan kakak kandung dari Erick Thohir yaitu Boy Thohir. Kedua, masih banyak perusahaan lain yang lebih berkembang dan maju selain Gojek yang bisa disuntikan oleh Telkomsel. Terakhir, tidak ada urgensi yang penting dalam penyuntikan dana dari Telkomsel ke Gojek,” ujarnya.

KOMANDO juga mempertanyakan bagaimana hitung-hitungan pasti soal merger Indosat-Tri dan IPO PT Mitratel yang juga sarat akan konflik kepentingan.

“Kami juga ingin menyoroti soal merger Indosat – Tri yang sampai hari ini pihak BUMN belum bisa menjelaskan soal penurunan saham negara dari 14,3% ke 9,6% dan soal IPO PT Mitratel yang menurut kami sangat lah sarat akan konflik kepentingan dan demi meraup keuntungan bisnis semata,”ujarnya.

Lebih lanjut, mereka menyoroti soal dugaan bisnis PCR yang sangat tidak sesuai dengan kode etik seorang pejabat publik ketika disumpah sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo.

“Selanjutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa terafiliasinya Erick Thohir lewat bergabungnya Boy Thohir di PT GSI sangat melanggar kode etik pejabat publik. meski ada yang berdalih bahwa Erick Thohir tidak terlibat tapi menurut kami seorang pejabat publik harus menghindari hal-hal yang beresiko memiliki konflik kepentingan dan menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain sesuai dengan UU Nomor 30 Pasal 1 Angka 4 tentang Administrasi Pemerintah mengingat Erick Thohir merupakan penyelenggara negara,” Ujarnya lagi.

“Dan sepertinya Erick Thohir sedang ingin narsis untuk kepentingan dirinya ke depan dengan cara mengiklankan dirinya di mesin ATM Bank Himbara yang dimiliki BUMN, mengingat hasil survey dari badan survei nasional yang disewa oleh Erick Thohir mengatakan bahwa elektabilitas dirinya masih menurun,” Kata Farhan melanjutkan.

Terakhir , KOMANDO meminta agar seluruh elemen masyarakat terus mengawal kinerja BUMN dan terus usut tuntas dugaan konflik kepentingan yang mereka sebut sedang membangun sebuah “Dinasti Thohir”.

“Kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus mengawal dan usut tuntas kasus ini sampai selesai. Karena ini berpotensi merugikan negara dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja,” ucap Muhammad Farhan.

Diketahui, aksi tersebut disertai dengan beberapa theaterical dari memakai topeng Erick Thohir yang sedang menghambur-hamburkan uang hingga massa aksi turun memblokade jalan.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk cerminan yang harus dilihat dan di tonton oleh masyarakat Indonesia, yang mana kepercayaan rakyat sudah dimain-mainkan oleh para pemangku kebijakan melalui sanak saudaranya.