Beraksi Kembali di BUMN, Komando : Bau Busuk Dinasti Thohir, Segera Reshuffle!

Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia (KOMANDO) kembali melakukan aksinya yang ketiga kali di Kantor Telkomsel, Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Kantor BUMN, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Kamis (11/11). Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk segera me-Reshuffle Menteri BUMN Erick Thohir beserta direksi – direksi telkomsel.

“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera me-Reshuffle Menteri BUMN Erick Thohir dan Direksi-direksi Telkomsel karena makin hari makin tercium bau – bau busuk adanya konflik kepentingan untuk memperkaya dirinya, keluarganya, dan kawan kawannya,” ucap Koordinator Aksi Lapangan, Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, bahwa ada beberapa kejanggalan di tubuh BUMN yang membuat BUMN sedang tidak baik-baik saja.

Kejanggalan itu antara lain soal dugaan konflik kepentingan investasi Telkomsel ke Gojek dimana ada kakak kandung dari Erick Thohir ikut terafiliasi di dalam bisnis tersebut.

“Dalam aksi hari ini kami KOMANDO menuntut agar segera membuka tranparasi data ke publik terkait Investasi Telkomsel ke Gojek sebesar 6,4 Triliun, apakah sampai hari ini negara untung atau malah buntung ? karena berdasarkan data kami growth signal dari Gojek sangatlah kecil hanya 4%,” kata Prasetyo melanjutkan.

KOMANDO juga mempertanyakan bagaimana itung-itungan pasti soal merger Indosat – Tri dan mengapa rencana IPO PT Mitratel yang juga sarat akan konflik kepentingan

“Kami juga ingin menyoroti soal merger Indosat – Tri yang sampai hari ini pihak BUMN belum bisa menjelaskan soal penurunan saham negara dari 14,3% ke 9,6% dan soal rencana IPO PT Mitratel yang menurut kami sangat lah sarat akan konflik kepentingan,”ujarnya.

Lebih lanjut, mereka menyoroti soal dugaan bisnis PCR yang sangat tidak sesuai dengan kode etik seorang pejabat publik ketika disumpah sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo.

“Selanjutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa terafiliasinya Erick Thohir lewat bergabungnya Boy Thohir di PT GSI sangat melanggar kode etik pejabat publik. meski ada yang berdalih bahwa Erick Thohir tidak terlibat tapi menurut kami seorang pejabat publik harus menghindari hal-hal yang beresiko memiliki konflik kepentingan dan menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain sesuai dengan UU Nomor 30 Pasal 1 Angka 4 tentang Administrasi Pemerintah mengingat Erick Thohir merupakan penyelenggara negara,” Ujarnya lagi.

“Dan sepertinya Erick Thohir sedang ingin narsis untuk kepentingan dirinya ke depan dengan cara mengiklankan dirinya di mesin ATM Bank Himbara yang dimiliki BUMN, mengingat hasil survey dari badan survei nasional yang disewa oleh Erick Thohir mengatakan bahwa elektabilitas dirinya masih menurun,” Kata Prasetyo melanjutkan.

Terakhir , KOMANDO meminta agar seluruh elemen masyarakat terus mengawal kinerja BUMN dan terus usut tuntas dugaan konflik kepentingan yang mereka sebut sedang membangun sebuah “Dinasti Thohir”.

“Kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus mengawal dan usut tuntas kasus ini sampai selesai. Karena ini berpotensi merugikan negara dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja,” ucap Prasetyo.