Dalam APBN 2022, secara khusus pemerintah menganggarkan Rp 427,5 triliun sebagai jaring perlindungan sosial.
“Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan,” Kata Pak Presiden Jokowi.
“Untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, pemerintah terus meelanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait. Didukung pula program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Kordinator Pusat Koalisi Perjuangan Rakyat Miskin (KPRMI), Julika Sawitri di Jakarta, Selasa (5/10/2021).
Julika menilai, sistem perlindungan dan jaminan sosial memiliki peran dalam mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap angka kemiskinan agar tidak meningkat secara tajam, mengingat fungsi sistem perlindungan dan jaminan sosial yang menyediakan bantuan sosial agar masyarakat dapat menopang kehidupan sehari- harinya selama pendapatan berkurang.
Julika juga menyebut, dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Pemerintah sudah melakukan langkah tepat dan cepat dengan respon kebijakan yaitu pertama, menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat ditengah pandemi covid-19.
“Di tengah kerja keras pemerintah dengan program pemulihan ekonomi dan kejar target vaksinasi nasional untuk mencapai herd immunity ternyata ada beberapa kelompok kepentingan politik tertentu yang memanfaatkan situasi mencoba mematahkan semangat masyarakat miskin untuk berjuang hidup bangkit ditengah pandemi,” paparnya.
Oleh karena itu sambung Julika, pihaknya bersama dengan mahasiswa, pemuda dan relawan yang terdiri dari PERAK DEMOKRASI, BEM (BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA) SEJAKARTA bersatu dengan KPRMI (Koalisi Perjuangan Rakyat Miskin) sebagai wadah berhimpun untuk merangkul elemen mahasiswa, kaum miskin kota, pelajar putus sekolah, buruh harian, kelompok pedagang kecil, dan warga yang tinggal di kolong jembatan, dan warga kampung -kampung padat atau area kumuh (slam area) untuk mengkonsolidasikan rakyat miskin.
“Agar, terhindar dari berbagai hasutan ideologi kekerasan maupun hasutan provokasi kelompok pembenci pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Julika, membantu pemerintah dalam menyukseskan agenda program nasional pemerintah yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).
