Redaksikota.com – Sebuah surat menggunakan kop PB HMI menginstruksikan aksi unjuk rasa kepada seluruh Badan Koordinasi (Badko) dan Cabang HMI di seluruh Indonesia viral di kalangan masyarakat. Surat tersebut ditandatangani oleh Abdul Muis Amiruddin sebagai PJ Ketum dan Muhammad Akbar Hanubun sebagai Sekjen, pada tanggal 2 Agustus 2021 atau 23 Zulhijah 1442 H.
Namun, surat instruksi aksi tersebut ditampik oleh PB HMI sah konstitusional hasil Kongres Surabaya. Mereka menyatakan tidak bertanggungjawab atas keluarnya surat instruksi yang bukan dikeluarkan secara resmi oleh kepengurusan PB HMI yang sah.
Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution. Ia menyebut bahwa HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Dan sekaligus ia memastikan bahwa HMI tidak akan melakukan aksi demonstrasi, khususnya saat massa PPKM Level 4 di beberapa wilayah termasuk DKI Jakarta.
“Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13 bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19,” kata Imam saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8).
Sebagai organisasi kemasyarakatan kepemudaan, PB HMI memilih fokus untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi pandemi Covid-19.
Karena motifnya jelas, yakni membuat Indonesia kembali tangguh dengan berhasil melawan wabah virus korona.
“Kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini,” tandasnya.
Sekaligus, Imam menegaskan bahwa kepemimpinan PB HMI yang sah saat ini hanyalah ketua umum hasil Kongres XXXI di Surabaya yang telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI. Sehingga jika ada siapapun yang mengklaim sebagai PJ Ketum PB HMI saat ini, maka sikapnya dipastikan bukan resmi dari organisasi tersebut.
“Publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka dan menghadiri yang saat ini dipimpin saudara Ketua Umum Raihan Ariatama,” katanya.
Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa siapapun pihak yang menolak kebijakan PPKM agar menyampaikannya secara baik dan tidak membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Sebaiknya jika ada kelompok yang menolak PPKM juga menyampaikan solusi alternatif, yang benar-benar disertai dengan bukti dan kajian,” kata Stanislaus.
Daripada melakukan demonstrasi yang justru bisa memicu penularan Covid-19 kepada diri sendiri, peserta aksi dan masyarakat secara luas, sebaiknya energi positif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disalurkan ke hal-hal yang lebih berguna, seperti mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga kesehatan diri dan mencegah penularan sedini mungkin, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berguna bagi orang lain.
“Sebaiknya ikut serta membantu negara dalam kegiatan penanganan pandemi seperti organisasi-organisasi pemuda lainnya, aktif membantu negara,” saran Stanislaus.
