DP 0 Rupiah Program Kampanye, Muannas Sebut Mustahil KPK Tak Periksa Anies dan DPRD

Muannas
Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Habib Muannas Alaidid.

JAKARTA, Redaksikota.com – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Habib Muannas Alaidid, SH, CTL menilai bahwa ada persoalan besar di balik program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, salah satunya adalah program rumah DP (down payment) Rp 0.

Persoalan ini kata Muannas terletak pada sisi pembelian lahan untuk pembangunan tower-tower rumah DP 0 Rupiah tersebut.

Menurut Muannas, tak mungkin seluruh rangkaian proses terhadap program rumah DP 0 Rupiah, Gubernur Anies hingga para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta tak mengetahuinya.

“DP 0 Rupiah ini program kampanye, dari sejak aturan pembelian lahan sampai penggunaaan anggaran tak ada alasan Gubernur dan Dewan tak tahu menahu,” kata Muannas, Selasa (13/7/2021).

Oleh karena itu, Muannas pun berharap besar penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil pihak-pihak terkait dengan program DP 0 Rupiah tersebut, termasuk Gubernur Anies untuk mendapatkan keterangan jelas tentang program tersebut.

“Panggil mereka semua, pasti terbongkar,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang dan satu perusahaan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Para pihak yang sudah ditetapkan tersangka tersebut yakni Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.

Selain itu, ada juga Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

KPK membeberkan pembelian lahan di Munjul melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, serta diduga terjadi permainan harga dan mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp152,5 miliar.

PSI DKI Jakarta Harap Gubernur dan DPRD DKI Diperiksa

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Jakarta, Michael Victor Sianipar meminta agar kasus jual beli tanah di Munjul bisa ditangani serius oleh lembaga antirasuah.

“Kasus ini harus segera dibongkar agar KPK bisa segera sita kembali kerugian negara dan uangnya bisa kita gunakan untuk tanggap darurat Pandemi Covid-19 di Jakarta,” kata Michael, Senin (12/7).

Untuk membongkar seluruh pihak yang terkait dan diuntungkan dari kasus tersebut, Michael pun meminta agar KPK memanggil semua pihak yang berkaitan tersebut. Baik dari Gubernur hingga DPRD DKI Jakarta yang ia duga kuat sangat tahu prosesnya.

“Sekalipun itu Gubernur Anies ataupun anggota DPRD semua harus siap dipanggil dan memberi keterangan karena rakyat jelas dirugikan dari korupsi ini,” pungkasnya.

KPK Buka Peluang Periksa Anies

Ketua KPK Firli Bahuri bicara soal kemungkinan diperlukannya keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Anies disebut memahami penyusunan APBD DKI.

“Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang,” kata Firli dikutip dari detikcom, Senin (12/7).

Firli mengatakan KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. KPK, kata Firli, tak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Kita akan ungkap semua pihak yg diduga terlibat baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat, dengan bukti yang cukup, kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK,” jelas Firli.

“KPK sangat memahami keinginan masyarakat agar perkara-perkara dugaan korupsi bisa diselesaikan secara tuntas dengan kepastian hukum, menimbulkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karenanya penyidikan kan masih berlangsung,” tambahnya.

Selanjutnya, Firli menyebut KPK bekerja berdasarkan bukti yang cukup guna mengungkap sebuah perkara. Firli menyebut KPK tidak akan menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup.

“KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup, dan kecukupan bukti. Untuk itu, KPK harus bekerja kerja mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terangnya peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut, menemukan tersangkanya. Hal ini perlu karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujarnya.

“Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan. The sun rise and the sun set principle, harus ditegakkan,” tambahnya.