Vonis Banding Pinangki Rendah, Habib Muannas Alaidid: Ada Masalah Serius di Peradilan Kita

Muannas Alaidid
Direktur Eksekutif KPMH (Komite Pemberantasan Mafia Hukum) Habib Muannas Alaidid, SH, CTL.

Jakarta, Redaksikota.com – Direktur Eksekutif KPMH (Komite Pemberantasan Mafia Hukum) Habib Muannas Alaidid, SH, CTL menyayangkan putusan rendah vonis penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang seharusnya 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 600 juta.

Perkara Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra merupakan perkara hukum serius. Ia menilai seharusnya pengadilan menjatuhkan hukuman lebih berat sebagai bentuk pelajaran tegas bagi para koruptor.

“Semestinya majelis banding menilai terdakwa dalam hal ini harus dilihat sebagai seseorang yang menjabat sebagai penegak hukum yang diduga dengan jabatannya disalahgunakan membantu pelaku kejahatan lainnya dalam hal ini Joko Tjandra,” kata Habib Muannas dalam keterangannya yang diterima wartawan, Selasa (15/6/2021).

Alasan sudah meminta maaf dan bersedia dipecat dari jabatannya di Kejaksaan Agung, sekaligus memiliki anak balita dan merupakan seorang wanita sama sekali tidak bisa dibenarkan. Muannas meminta unsur keadilan dan efek jera menjadi pertimbangan penting majelis hakim. Apalagi perkara yang menyeret Pinangki bukan kasus hukum receh.

“Jangan membuat pertimbangan yang terkesan membantu terdakwa dengan dalih “bias gender” yang membeda-bedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk mengukur rasa keadilan,” tegasnya.

Bagi Habib Muannas, alasan Majelis Banding sangat keliru karena jelas delik korupsi ditujukan kepada setiap orang maka tidak tepat kalau jenis kelamin dijadikan ukuran.

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberatan Pidana karena jabatan tegas dinyatakan dalam Pasal 52 KUHPidana yang menyebutkan :

ā€¯Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Sementara dalam vonisnya, mantan Jaksa Pinangki terbukti bersalah telah menerima suap sebesar 500.000 dolar AS dari terpidana kasus “Cessie” bank Bali Djoko Tjandra dengan tujuan agar terpidana kasus “Cessie” bank Bali tersebut dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi pidana 2 tahun penjara.

Dengan kata lain, Habib Muannas menyebut bahwa Pinangki dalam hal ini bukan hanya telah melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya tetapi juga telah memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Tindak Pidana (Terpidana) kasus “Cessie” Bank Bali, sehingga sudah sepatutnya ketentuan pasal 52 KUHPidana diterapkan dalam vonis kasus Pinangki, bukannya justeru memangkas Vonis Jaksa Pinangki.

Karena bukan hanya tidak logis, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, apalagi korupsi dikualifikasi kejahatan luar biasa.

“Sebagai penegak hukum, Pinangki malah tidak membantu program pemerintah memberantas korupsi malah menyalahgunakan demi keuntungan pribadi,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya mengabulkan banding yang diajukan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap dan gratifikasi terkait Djoko Tjandra. Dalam putusannya itu, Pinangki mendapatkan pengurangan hukuman penjara.

Dalam putusan itu, Jaksa Pinangki dijatuhi pengurangan hukuman 6 tahun penjara, dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Hal itu tertuang di dalam Putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang diputuskan pada Selasa (8/6).

Padahal sebelumnya, pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jaksa Pinangki sudah divonis 10 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta.

Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat PT menyebut antara lain Jaksa Pinangki telah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Dan diharapkan Jaksa Pinangki akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik, memiliki balita berumur 4 tahun. Sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan, sebagai perempuan harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil, perbuatan Pinangki tidak lepas dari peran pihak lain yang juga patut bertanggung jawab. Sehingga, pengurangan kesalahannya cukup berpengaruh dalam putusan ini.