Sejahterakan Masyarakat Papua, Otsus Perbaiki Sisi Pendidikan Hingga Kesehatan

JAKARTA – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Adriana Elisabeth membeberkan dua makna atau peran OTSUS Papua yakni pertama sebagai fungsi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua melalui pendidikan kesehatan ekonomi rakyat.

“Struktur ini bisa Bapak Ibu baca di dalam undang-undang otonomi khusus 2001 ini adalah sektor sektor prioritas yang ditetapkan untuk ditingkatkan di dalam konteks khusus,” ungkap Adriana.

Hal itu mengemuka dalam diskusi virtual bertajuk “Peran OTSUS Papua dalam Mendukung Pembangunan dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua”, Rabu (9/6/2021).

Kedua adalah makna secara intensif bahwa OTSUS juga mempunyai peran sebagai sebuah model resolusi konflik untuk mengatasi rasa ketidakpuasan adanya persoalan terkait dengan diskriminasi rasial kemudian isu-isu terkait dengan pelanggaran HAM dan juga persoalan kepemilikan tanah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPSS Dr. Sri Yunanto mengatakan aturan kesejahteraan penegakan dan karena apa sebenarnya sudah tepat. Karena memang tanpa ada perdamaian tanpa cara-cara konstitusional dalam situasi yang damai situasi yang apa namanya yang sama-sama.

“Marilah tentu langkah pertama agar kita bisa menuju mencapai pada tujuan OTSUS sedikit kita ciptakan perdamaian,” ujar Yunanto.

Ditempat yang sama, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo mengingatkan kembali bahwa semangat atau spirit dari Papua sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua terhadap masyarakat Papua agar tujuannya untuk membangun kesejajaran.

“Agar Provinsi Papua itu setara dengan provinsi lainnya agar masyarakat Papua tidak tertinggal dengan Provinsi Papua, makanya ada Otsus Papua,” katanya.

Dikatakan Karyono, kunci utama dari penanganan masalah Papua itu adalah penegakan hukum yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu kemudian mengoptimalkan dana otsus untuk masyarakat secara langsung.

“Ini penting supaya khusus yang sangat besar tidak dibaca oleh elit-elit pemerintah pusat maupun di daerah-daerah. Oleh karena itu harus ada skema bagaimana agar bisa berdampak langsung kepada masyarakat supaya sesuai target,” tukasnya.