Masyarakat Nilai Harusnya 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Introspeksi Diri

Aksi unjuk rasa di depan gedung KPK.

JAKARTA, Redaksikota.com – Koordinator Koalisi Masyarakat Dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KMD-KPK), Wahid menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang memecat 75 pegawainya karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai upaya alih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mendukung langkah dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK dalam menyelesaikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Wahid dalam aksinya di depan gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (28/5/2021).

Ia menilai, bahwa TWK adalah bagian dari upaya KPK dalam melakukan seleksi pegawainya untuk menjadi ASN. Dan proses TWK tersebut pun dinilainya tidak ada persoalan berarti.

“Bahwa pada dasarnya TWK yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Bahkan ia malah mempertanyakan mengapa orang-orang yang tidak lolos TWK justru menuding balik KPK menyingkirkan pegawai-pegawainya sendiri.

“Ini kan membuktikan bahwa pegawai yang tidak lolos tes tersebut sangat jelas tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap negeri ini,” sambungnya.

Bagi Wahid, seharusnya para pegawai KPK yang tidak lolos TWK melakukan instrospeksi diri mengapa sampai tidak lolos dalam TWK yang diikuti ribuan pegawai KPK itu. Bukan malah melakukan manuver politik yang mendiskreditkan lembaga antirasuah itu.

“Kami meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk introspeksi dan memperbaiki diri agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bukan sebaliknya terus melakukan manuver-manuver politik untuk menggerogoti KPK itu sendiri,” tuturnya.

Kemudian, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah digiring opininya oleh segelintir kelompok yang hanya ingin menyalahkan KPK.

“Menghimbau kepada masyarakat, para pecinta KPK, dan para pegiat anti korupsi agar bahu membahu dalam menghalau berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok dari luar dan bahkan dari dalam KPK itu sendiri yang ingin mendelegitimasi peran dan tugas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia,” serunya.