Komite PMH Jadi Mimpi Buruk Para Mafia Hukum

Redaksikota.com – Permasalahan mafia hukum bisa terjadi disegala bidang, dan bisa dialami mulai dari masyarakat hingga orang yang punya kuasa juga bisa menjadi korban mafia hukum.

“Mafia hukum bisa terjadi disegala bidang, ada mafia tanah, mafia pertambangan, magia anggaran, mafia proyek, mafia pendidikan bahkan saat pandemi saat ini ada juga mafia vaksin,” ujar Muanas Alaidid, Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) usai mendeklarasikan Komite PMH di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2021).

Dengan merespon pernyataan dari Presiden dan Kapolri yang mengatakan bahwa hukum harus berpihak kepada korban, Muanas pun memperingatkan semua mafia hukum untuk tidak berbuat macam macam. “Saya peringatkan kepada mereka (mafia hukum) jangan pernah macam-macam kalau tidak mau berhadapan dengan kami,” katanya.

IMG 20210226 152852
Muanas Alaidid, Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Sebagai sebuah lembaga baru, PMH akan melakukan manuver keras untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Bahkan siapapun mafianya, Muannas tak akan peduli, karena menurutnya, penegakan hukum menjadi sesuatu yang sangat mutlak.

“Tapi setelah ini dideklarasikan, ini artinya kita nggak main-main. Gak ada cerita itu mau dia punya uang banyak atau jabatan besar, kalau mereka sudah ganggu keadilan masyarakat apalagi milik publik, kita lawan. Saya yakin kita akan menangkan hukum,” tegasnya.

Menurut Muannas, persoalan mafia hukum menjadi momok tersendiri bagi dunia peradilan di Indonesia. Bahkan kasus pertanahan juga dirasakan oleh keluarga pejabat Dino Patti Djalal. “Pak Dino Patti Djalal saja yang pejabat publik kena, gimana dengan rakyat kecil,” tandasnya.