Jakarta – Ketua bidang hukum dan HAM pimpinan pusat forum mahasiswa pasca sarjana Indonesia (FORMAPSI) Harmoko mengatakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tinggal menghitung hari, ketegangan para kandidat dan timses semangit sengit. Ditengah situasi pandemi covid 19 dan krisis ekonomi yang melanda masyarakat.
Pelaksanaan Pilkada ditengah krisis ekonomi masyarakat saat pandemic covid 19, akan dipertontonkan oleh politik uang (money politic) oleh para kandidat dan lebih-lebih petahan (incumbent). Bahkan Pilkada merupakan ajang perjudian, fenomena money politic, perjudian merupakan kejahatan dalam pilkada dan pemilu. Praktik money politic biasanya dilakukan karena para calon memanfaatkan kondisi ekonomi rakyat.
“Soal politik uang ini terjadi bukan sekadar pada masa kampanye ada bagi-bagi uang ke masyarakat, bahkan kita juga banyak mendengar, ketika masa pencalonan pun kita mendengar ada istilahnya uang mahar,” kata Harmoko, hari ini.
Menurutnya, budaya politik (culture politic) transaksional di masyarakat sudah mendarah daging oleh karena itu perlu disikapi secara serius. Untuk menyikapi supaya pelaksaan pilkada yang bersih membutuhkan peran aktif penyelenggara pemilu serta masyarakat untuk mengawasi setiap proses pelaksanaan pilkada, bentuk pencegakan money politic adalah memaksimalkan peran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sampai ke tingakt desa atau kelurahan untuk mengawasi politik uang (money politic).
Disamping penyelenggara pemilu, masyarakat juga diharapkan terlibat aktif untuk mengawasi money politic.
“Kadang-kandang yang menjadi soal adalah ketika masyarakat menemukan politik uang sulit untuk membuktikannya, karena yang melaporkan khawatir kalau dilaporkan justru dikriminalisasi balik oleh masyarakat lainya. Fenomena seperti ini sering terjadi sehingga masyarakat apatis dan akhirnya bisa jadi mereka juga melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Mewujudkan pilkada yangg bersih tentu bukan hanya soal peran penyelenggara pemilu semata tetapi peran masyarakat juga sangat penting.
“Maka disinilah dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga dan mengawasi agar pilkada tanggal 9 desember ini bersih dan bebas dari money politic,” pungkasnya.
