Buat Kerumunan Massa Saat Pandemi, Anies Baswedan Terkesan Tak Tegas Beri Sanksi ke HRS

JAKARTA – Aliansi Masyarakat Cinta NKRI meminta Pemerintah Pusat memberikan sanksi kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) karena tidak mampu menjalankan tugas dengan baik terkait kegiatan kerumunan massa ditengah Pandemi Covid-19.

“Kami meminta pihak Kepolisian mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam hal ini,” ungkap Koordinator aksi Yance, hari ini.

Menurutnya, peningkatan kasus covid-19 satu Minggu terakhir mengalami peningkatan. Disinyalir hal itu terjadi karena masyarakat banyak yang tidak disiplin terhadap prokol kesehatan, juga karena banyaknya mobilisasi masa aksi unjuk rasa, terlebih sejak kepulangan HRS ke Indonesia dengan disambut oleh masa yang berkerumun.

Selain itu, juga ada acara pernikahan putri HRS sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menjadi tempat berkumpulnya massa dan hal ini sangat riskan serta berpotensi menjadi tempat penularan covid 19.

“Di sisi lain Pemprov DKI Jakarta yang dinahkodai Anies Baswedan terlihat tidak tegas dalam membubarkan acara tersebut. Padahal Jakarta masih tinggi penularan serta status jakarta belum kembali normal atau masih dalam PSBB transisi menurut kebijakan Anies Baswedan,” katanya.

Ia melanjutkan hal ini menjadi paradoks sebab Anies yang mengambil kebijakan PSBB transisi namun tidak bertindak tegas terhadap aturan yang dibuat dengan adanya acara besar di Petamburan.

“Terlihat ketidakadilan dan ketidaktegasan yang dipertontonkan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Dikatakannya, satu hari kepulangan HRS ke Jakarta, Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan HRS di kediaman HRS didaerah Petamburan. Dan jika nelihat fenomena ini disinyalir Anies tidak menindak HRS dengan tegas karena ada hubungan baik kepada HRS.

“Akan tetapi sebagai seorang pemimpin harusnya Anies bisa bertindak proporsional, jangan karena ada kedekatan lalu orang tersebut boleh bertindak semaunya. Kami melihat ketidakadilan dalam hal ini,” tuturnya.

Kendati Pemprov DKI memberikan denda terhadap HRS yang melakukan kegiatan besar dengan mengumpulkan masa sangat banyak, namun menurutnya tidak bisa hanya sebatas denda saja. Karena kalau begitu caranya, bukan tidak mungkin masyarakat yang memiliki uang dan kekuasaan boleh seenaknya membuat acara besar ditengah pandemi dan status PSBB transisi.

“Kalaupun melanggar tinggal bayar, hal ini menjadi contoh yang tidak baik,” sebutnya.

Makanya, pihaknya mendesak kepada Pemerintah untuk tidak takut dengan HRS. Dan pihaknya meminta ada penindakan tegas kepada Kepala Daerah, kelompok maupun individu yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan ditengah Pandemi.

“HRS hanya masyarakat biasa, bukan dewa. Segera tangkap dan penjarakan jika melanggar hukum,” sebutnya lagi.

“Jika HRS tidak patuh dengan Protokol Kesehatan Indonesia, pergi saja dari bumi pertiwi,” pungkasnya.

Latest articles

Aliansi Pemuda Sulut Siap Ikut Sosialisasi UU Cipta Kerja

Redaksikota.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa mendukung omnibus law UU Cipta Kerja yang telah diundangkan...

KNPI Gelar Diskusi Pilkada 2020, Ketua Komisi II DPR RI Beri Pujian

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi kegiatan diskusi Pilkada bertema "Pemuda Sukseskan Pemilu Kada 2020" yang diinisiasi Dewan...

KNPI Rangkul Pemuda, Semangat Kawal dan Sukseskan Pilkada Serentak 2020

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengajak kalangan pemuda, kaum milineal untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak 2020 di tengah...

Jangan Lengah Soal Protokol Kesehatan, Masyarakat Depok Siap Digandeng Sukseskan Pilkada 2020

Depok - Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi menggelar aksi damai didepan Kantor KPU dan Bawaslu Depok, Rabu (25/11/2020). Mereka mengajak masyarakat Kota Depok mensukseskan Pilkada Serentak...

Related articles