The Jokowi Center Dorong PLN Manfaatkan Gas Alam

Redaksikota.com – Direktur The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus menyebut bahwa sedikitnya ada 12 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan PLT Mesin Gas (PLTMG) yang masih belum dioperasikan. Penyebabnya adalah masih disebabkan lagu lama terkait birokrasi kompleks dan belum sepenuhnya terlepas dari perilaku koruptif dari oknum tertentu.

“Persoalan yang sudah begitu menggerogoti perlu diatasi dan perlu disikapi dengan langkah-langkah extraordinary, tegas dan terukur,” kata Neta, Selasa (3/11/2020).

Hal ini juga dikatakan Neta menjawab mengapa PLTG dan PLTMG yang diresmikan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu sampai saat ini tidak berjalan, padahal supply LNG di tanah air melimpah.

Contoh kata Neta, kasus PLTG di Mempawah dan Siantan, Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar sudah beberapa kali mengingatkan PLN supaya PLTG di sana dioperasikan. Jika hal itu dijalankan dengan baik dan benar, ia yakin PLTG di Kalbar mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik bahkan bisa sampai ekspor.

“Apabila PLTG di Kalimantan Barat difungsikan, bukan saja memenuhi kebutuhan listrik, malah daya listrik di sana bisa diekspor ke Malaysia, kenyataannya sampai saat ini Kalbar masih impor listrik dari PLTA Sesco Malaysia,” jelasnya.

Selanjutnya, Neta mengatakan bahwa jika merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG. Seharusnya penggunaan gas menjadi prioritas, yang terjadi malah dikesampingkan, masih dianggap kebutuhan minoritas.

Jika disederhanakan manfaat Kepmen ESDM nomor 13 Tahun 2020, akan mengurangi ketergantungan pada listrik impor dan menghemat devisa, dari sisi emisi gas buang PLTG jauh lebih baik dan lebih bersih mengurangi pollutant ketimbang PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yg masih banyak dioperasikan di Kalbar, yang lebih menyedihkan, minyak solar untuk PLTD ini ada kalanya harus diimpor dan disubsidi oleh negara.

“PLN dalam hal ini harus merubah kebijakan energi primernya dengan sebanyak mungkin mengkonversikan PLTD-PLTD tersebut ke gas alam / LNG dan memaksimalkan pemanfaatan gas alam / LNG untuk PLTG-PLTG nya,” papar Neta.

Ia menyebut bahwa setidaknya ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh negara jika perubahan kebijakan tersebut dilakukan, yaitu pertama menghemat devisa dengan mengurangi impor solar, kedua menurunkan pollutant, dan ketiga dapat memanfaatkan gas / LNG semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri ketimbang diekspor.

“Ini bahagian penting pasal 33 amanat UUD 1945,” tegasnya.

“Harapan kita ke depan semoga Indonesia sukses merealisasikan komitmen menurunkan emisi sebagaimana amanat UU ratifikasi perubahan iklim UNFCCC,” tutup Neta.

Latest articles

Aliansi Pemuda Sulut Siap Ikut Sosialisasi UU Cipta Kerja

Redaksikota.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa mendukung omnibus law UU Cipta Kerja yang telah diundangkan...

KNPI Gelar Diskusi Pilkada 2020, Ketua Komisi II DPR RI Beri Pujian

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi kegiatan diskusi Pilkada bertema "Pemuda Sukseskan Pemilu Kada 2020" yang diinisiasi Dewan...

KNPI Rangkul Pemuda, Semangat Kawal dan Sukseskan Pilkada Serentak 2020

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengajak kalangan pemuda, kaum milineal untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Serentak 2020 di tengah...

Jangan Lengah Soal Protokol Kesehatan, Masyarakat Depok Siap Digandeng Sukseskan Pilkada 2020

Depok - Aliansi Masyarakat Pemerhati Demokrasi menggelar aksi damai didepan Kantor KPU dan Bawaslu Depok, Rabu (25/11/2020). Mereka mengajak masyarakat Kota Depok mensukseskan Pilkada Serentak...

Related articles