Para Driver Bakal Offbid Tuntut Aplikator Patuhi Aturan Pemerintah

Redaksikota.com – Ratusan komunitas dan organisasi taksi online di seluruh Indonesia bersepakat berhenti beroperasi alias Offbid Nasional pada tanggal 28 Oktober 2020 besok.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Patriot Sinergy, Gairal Wendra kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa aksi offbid ini merupakan gerakan serentak.

“Aksi Ini dinamai GERTAK alias Gerakan Revolusi Serentak,” kata Wendra, Selasa (27/10/2020) malam.

Wendra mengatakan, bahwa aksi serentak nasional “mogok narik” ini merupakan wujud kekecewaan mereka terhadap perusahaan aplikasi jasa transportasi.

“Aksi Ini adalah bentuk kekecewaan pengemudi kepada para penyedia aplikasi baik Grab dan Gojek. Bahkan yang terbaru lainnya yang pada akhirnya sama saja,” ujarnya.

Dijelaskan Wendra, selama ini pihak penyedia aplikasi transportasi online itu sering melakukan pemutusan mitra secara sepihak. Padahal ranah transportasi daring ini dilindungi oleh Peraturan Menteri (permen) Perhubungan Nomor 118 tahun 2018.

“Kawan-kawan individu meminta kepada pihak penyedia aplikasi agar tidak serta-merta melakukan suspend sepihak, suspend harus sesuai yang tertuang dalam PM 118 dan tidak melakukan politik adu domba sesama driver online,” jelas Wendra.

Kemudian, ia juga meminta kepada pihak penyedia aplikasi harus menjujung tinggi demokrasi yang ada di Indonesia, penyampaian pendapat telah diatur di dalam UUD 1945, di mana setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat tanpa harus menerima sikap represif dan intimidatif dari pihak manapun.

“Jadi kami minta kepada aplikator jangan memutuskan mitra ketika menyampaikan aspirasi dengan tuduhan provokasi,” sambungnya.

Selanjutnya, Wendra juga merespon tentang beredarnya video penolakan beberapa driver ojek online (ojol) motor untuk melakukan offbid. Menurutnya, video semacam itu bagian dari ekspresi semata, namun ia berharap kepada para driver taksi online individu yang ingin melakukan aksi offbid agar tidak terpengaruh.

“Aksi pergerakan ini cukup mendapat respon baik dari banyak driver nasional. Dan kami juga menyerukan kepada rekan-rekan driver online yang mendukung aksi offbid nasional tidak terpancing atas video penolakan offbid dari teman-teman driver roda dua,” tuturnya.

“Kami meminta kepada rekan-rekan yang mendukung pejuangan ini untuk tidak melakukan order fiktif kepada rekan-rekan driver yang bekerja,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wendra meminta dengan tegas agar para perusahaan penyedia aplikasi untuk patuh kepada aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kami meminta seluruh aplikator yang ada di Indonesia kiranya mengikuti aturan pemerintah, karena ini negara hukum, pelaku usaha dan pekerja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” ucapnya.

Terakhir, Wendra menyatakan bahwa ketika aksi offbid ini tidak direspon dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan maupun pihak terakhir, maka pihaknya akan menggelar aksi besar pada tanggal 10 November.

“Aksi Offbid Nasional ini adalah langkah permulaan dan akan disusul dengan gerakan demo besar pada tanggal 10 November 2020, jika apa yang dituntut tidak dipenuhi,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Komunitas Driver Online (KDO) Sulawesi Selatan, Abdul Mutholib juga menekankan bahwa aksi offbid ini akan serentak se Indonesia besok.

“Melalui gerakan OffBid Nasional yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2020 oleh Gertak (Gerakan Revolusi Serentak) yang dimotori oleh beberapa organisasi mitra transportasi online,” paparnya.

Tujuannya selain mendesak kepada aplikator untuk tertib dengan aturan main yang ada, yakni mendesak kepada pemerintah untuk tegas terhadap para aplikator yang nakal.

“Meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan menindak pengusaha aplikasi nakal. Bahwa tindakan pengusaha aplikasi selama ini semena-mena dan merugikan mitra. Mitra tidak mendapatkan jaminan kerja meskipun telah memenuhi segala syarat yang ada,” jelas Wendra.

“Selain itu pihak aplikator dalam mengamankan kebijakannya memainkan politik adu domba sesama mitra yang berpotensi menciptakan konflik horizontal,” lanjutnya.

Pos terkait