Rohingya; Sentimen Minoritas dan Kemanusiaan

BERBAGI

Rakhine atau biasa di sebut Arakan, adalah sebuah Negara Bagian yang terletak di sebelah Barat Myanmar. Wilayah ini kemudian menjadi terkenal di dunia, keterkenalannya bukan karena prestasi atau catatan menankjubkan tentang wilayah tersebut. Tetapi karena kekerasan dan konflik yang berkepanjangan antara kelompok mayoritas dan minoritas muslim Rohingya.

Rohingya, berdasar catatan sejarah, telah mendiami Rakhine sejak abad ke 7, namun sebagian versi menyebutnya abad ke 16. Populasi warga Rohingya di Rakhine mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Sebagian besar hidup di Kota Maungdaw dan Buthidaung, di kedua daerah tersebut mereka mayoritas. Namun Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan di bawah UU kewarganegaraan yang di susun militer pada tahun 1982. Dalam dokumen UU tersebut mendefinisikan bahwa warga Negara adalah kelompok etnik yang secara permanen telah menetap dalam batas-batas modern Myanmar sebelum tahun 1823. Itu adalah tahun sebelum perang pertama antara Inggris-Myanmar.

Myanmar berdalih bahwasanya Rohingya merupakan pendatang baru. Menurut asumsi Myanmar, Rohingya adalah keturunan imigran muslim asal Bangladesh pada era kolonial. Namun dalih ini dimentahkan oleh CSIS melalui analisnya Gregory B. Poling bahwa klaim Myanmar ini terbukti palsu. Argumentasi Gregory diperkuat dengan fakta bahwa pada tahun 1799, seorang dokter ahli bedah asal Skotlandia bersama perusahaan British East India bepergian ke Myanmar dan bertemu dengan komunitas muslim yang telah lama menetap di Rakhine. Mereka adalah Rohingya yang kala itu mengidentifikasi dirinya sebagai Rooinga atau penduduk asli Arakan. Jika mengunakan rumus probabilitas, berdasarkan UU Kewarganegaraan Myanmar, maka Rohingya seharusnya teridentifikasi sebagai warga Negara Myanmar, karena mereka telah mendiami Rakhine setidaknya 25 Tahun sebelum 1823.

Keberadaan Rohingya juga terkonfirmasi di bawah kepemimpinan Diktator Ne Win, pasca merdeka dari Inggris pada Tahun 1948-1962 mengakui kewarganegaraan Rohingya. Ini menegasikan bahwa Rohingya bukan “pendatang baru”. Pengakuan atas kewarganegaraan Rohingya tersebut turut dikuatkan oleh Ex Peneliti dari London School of Economics, Maung Zarni, yang memiliki sejumlah dokumen berbahasa Myanmar yang menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap Rohingya di Era Kekuasaan U Nu.

Penyingkiran Terhadap Minoritas

Meminjam Benedict Rogers, dalam bukunya A Nation at the Crossroads, menyebutkan salah seorang pejabat di era Ne Win mengaku bahwa sang dictator memiliki kebijakan tak tertulis untuk menyingkirkan warga muslim, Kristen, karens dan beberapa etnik minoritas lainnya. Sejak itu, melalui kediktatoran Ne Win, secara sistematis dan masif melucuti kewarganegaraan Rohingya dengan memberlakukan UU Imigrasi Darurat tahun 1974 dan puncaknya adalah UU Kewarganegaraan tahun 1982.

Semenjak saat itu, ratusan ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh akibat serangan brutal militer Myanmar pada tahun 1978 dan 1991. Praktis, hak-hak mereka terhadap pendidikan, dokumen kewarganegaraan, kepemilikan tanah, perkawinan terabaikan. Begitu sistematis upaya penyingkiran kelompok minoritas bernama Rohingya ini dilakukan dengan cara mempropaganda warga Myanmar bahwa Rohingya adalah kelompok penyusup, pencuri tanah dan kelompok yang bertujuan untuk menggulingkan Budha sebagai agama mayoritas di Myanmar.

Hingga kini, semenjak 2012, kekerasan dan konflik yang telah menewaskan ribuan bahkan jutaan orang tersebut belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melansir, per 31 Agustus 2017 sekitar 38.000 warga etnis Rohingya telah menyebrang ke Bangladesh dari Myanmar untuk menghindari operasi militer. Klaim Militer dan Pemerintah Myanmar menyatakan terdapat 399 orang tewas minggu ini yang melibatkan 370 gerilyawan Rohingya, 13 aparat keamanan, 2 pejabat pemerintah dan 14 warga sipil. Klaim Militer ini tampaknya berbeda dengan data dari aktivis kemanusian Chris Lewa, Direktur The Arakan Project (Lembaga Kemanusian yang bekerja dengan Komunitas Rohingya) yang menyebutkan terdapat 130 warga sipil etnis rohingya tewas, termasuk wanita dan anak-anak di bunuh secara keji oleh militer. Para aktivis menyebutnya sebagai pembantaian besar-besaran (genosida)

Gregory B. Poling, Analis dari CSIS memberikan gambaran tentang kondisi warga muslim rohingya bahwa telah terjadi pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah serta gedung, terasing di negeri sendiri, tak memiliki kewarganegaraan, diskriminasi telah menjadi siklus kekerasan yang tak terduga. Tak sampai disitu, situasi semakin parah adalah sejumlah tokoh agama dan para pemimpin politik di Myanmar justru meminta agar warga muslim Rohingya di usir dengan cara apapun. Namun ada pula yang membela meski mereka di kecam dan di benci. Para tokoh yang membela keberadaan warga muslim Rohingya di labeli sebagai Persona Non-Grata

Kemanusian dan Posisi Indonesia

Rohingya yang telah menjadi buah bibir dunia internasional tak terkecuali Indonesia, Rohingya telah menguak memori tentang suatu kondisi yang memprihatinkan. Pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran adalah topic yang tak jauh-jauh dari kata “Rohingya”. Rohingya adalah tragedy kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat dan wajib mendapat perhatian dunia Internasional, karena telah menjadi masalah bersama umat manusia.

Warga Rohingya bukan binatang, mereka manusia yang berhak hidup, mengakses tanah dan menikmati hidup sebagaimana manusia lainnya. Laporan PBB menyebut warga Rohingya sebagai kelompok manusia paling teraniaya dan jauh lebih buruk ketimbang warga kulit hitam saat apartheid di berlakukan di Afrika Selatan, Rohingya telah menjadi sumber keprihatinan yang mendalam. Human Right Watch (HRW) menyebutkan ratusan bahkan ribuan orang tewas dan tak sedikit dari mereka yang mengungsi.

Sebagai bangsa yang besar dan berpenduduk muslim terbesar serta atasnama kemanusian seharusnya Indonesia menjadi lokomotif perdamaian di Rohingya dengan melakukan upaya diplomatic untuk menekan Myanmar menghentikan kekerasan dan operasi militer di Rakhine serta meminta Myanmar untuk membuka akses bantuan ke Rakhine. Selain itu, agar situasi ini tidak berulang, Indonesia bisa mempelopori dengan menawarkan diri sebagai mediator penyelesaian konflik Rohingya. Karena problem utama dari masalah Rohingya adalah akses terhadap wilayah Rakhine serta status kewarganegaraan.

Penulis :
Mahyudin Rumata
-Penggiat Issue Hak-hak Masyarakat Adat.
-Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Maritim.