GP Ansor Jakarta Ajak Mahasiswa Perkuat Isu Kerakyatan, Bukan Malah Isu SARA

"Terkait perspektif gerakan, ayo kawan-kawan Mahasiswa mulai bergerak bahwa masih banyak persoalan keadilan dan kerakyatan yang perlu kita kritisi bukan persoalan SARA. Ayo kepada gerakan Mahasiswa lebih berfikir objektif," serunya.

BERBAGI

Redaksikota – Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Muhammad Huda mengkritisi persoalan gerakan Mahasiswa Indonesia yang seperti masih doyan berkutat dalam persoalan isu SARA dan identitas dibandingkan mengangkat isu kebangsaan yang justru saat ini masih menjadi momok bagi masyarakat secara luas.

“Saya heran mengapa gerakan Mahasiswa saat ini malah mementingkan isu SARA untuk menumbangkan lawan politiknya dibandingkan menyikapi persoalan isu kerakyatan,” kata Huda di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Ia memandang bahwa seharusnya predikat besar bahwa Mahasiswa adalah Agent of Change dan Agent of Control bisa menjadi alat untuk mengawal dan mengontrol pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai sektor kerakyatan seperti ekonomi, sosial dan sebagainya untuk kepentingan rakyat secara luas.

“Terkait perspektif gerakan, ayo kawan-kawan Mahasiswa mulai bergerak bahwa masih banyak persoalan keadilan dan kerakyatan yang perlu kita kritisi bukan persoalan SARA. Ayo kepada gerakan Mahasiswa lebih berfikir objektif,” serunya.

Ia juga menekankan, bahwa bangsa Indonesia sampai sejauh ini masih banyak problem, termasuk keamanan dan keadilan sosial yang menjadi amanah Undang-undang.

“Memang pasal 33 UUD 1945 kita juga belum terlaksana, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini juga jadi tantangan kita Mahasiswa untuk mewujudkannya. Masih banyak PR kita sebagai Mahasiswa, kawan-kawan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda juga menegaskan mengapa persoalan kebangsaan masih terus muncul. Hal ini karena Mahasiswa saat ini belum benar-benar memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mengontrol dan mengawasi pemerintah untuk menjalankan seluruh amanat Undang-undang, khususnya dalam persoalan isu kerakyatan itu sendiri.

“Perspektif dalam gerakan-gerakan yang muncul hari ini karena tidak adanya gerakan pelopor Mahasiswa di garis terdepan untuk menyikapi isu-isu kerakyatan,” tegasnya. (*)