Miryam Haryani Hari Ini Resmi Dipecat Partai Hanura

"Hari ini saya berhentikan," kata Oso.

BERBAGI
Oesman Sapta Odang

Redaksikota – Ketua umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso) menegaskan jika dirinya sudah memecat Miryam S Haryani sebagai kader partai dan sekaligus anggota DPR RI, setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Hari ini saya berhentikan,” kata Oso kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Ia menegaskan pergantian antar waktu (PAW) terhadap posisi Miryam S Haryani yang duduk di kursi Komisi II DPR RI tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

“PAW-nya akan dilaksanakan,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa hari ini, Senin (13/11/2017) Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan memberikan keterangan palsu dalam perkara kasus korupsi e-KTP telah menerima duit terkait korupsi pengadaan KTP elektronik sebanyak empat kali.

Jumlah uang yang diberikan berturut-turut adalah USD 500.000, USD 100.000 dan Rp 5 miliar. Keterangan tersebut berdasarkan kesaksian dua terdakwa yakni bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Irman dan bekas Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto serta dua saksi lainnya Vidi Gunawan dan Yosep Sumartono.

“Dimana uang tersebut diantar oleh Sugiharto ke rumah Miryam S Haryani di Tanjung Barat,” kata Anwar saat membacakan pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta hari ini.

Sementara uang yang lainnya berjumlah Rp 1 miliar diberikan oleh Yosep Sumartono. Yosep Sumartono adalah bekas Staf Direktkorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diperintah Sugiharto menyerahkan duit.

“Serta sebesar satu miliar yang diserahkan Yosep Sumartono kepada asisten pribadi Terdakwa. Maka dengan demikian bantahan terdakwa tentunya tidak memiliki alasan hukum,” kata Hakim Anwar.

Terkait aliran tersebut Miryam mengatakan dia hanya dikenai pasal tunggal yakni Pasal 22. Selama persidangan, kata Miryam mengatakan tidak ada keterangan saksi yang mengatakan dia menerima uang.

“Kan pertimbangan itu. Saksi tidak mengatakan begitu,” kata politikus Partai Hanura itu.

Pada perkara itu, Miryam divonis lima tahun dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang menuntut pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Atas perbuatannya Miryam dinilai terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.