Ahmad Suaedy: Perppu Ormas Wujud Pertaubatan Negara

BERBAGI

Redaksikota – Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy alias Ahmad Su’adi menilai jika Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kini sah menjadi UU Ormas oleh DPR RI tersebut merupakan sebuah wujud pertaubatan Pemerintah terhadap pembiaran ekstremisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia.

“Perppu Ormas itu adalah sebuah pertaubatan pemerintah karena kesalahan sebelumnya,” kata Suaedy dalam sebuah diskusi publik bertemakan “Gus Dur dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan” yang digelar oleh Wahid Foundation di Griya Gus Dur, Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Menurutnya, jika pemerintah bisa tegas sejak awal untuk tidak memberikan ruang pada kelompok-kelompok garis keras yang mencoba mendirikan ideologi baru yang bertentangan dengan konsep NKRI, maka Perppu Ormas tersebut pun tidak perlu sampai ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Kalau pemerintah mau tegas sebelumnya kepada kelompok ekstremis dan radikal sampai bilang secara vulgar seperti bunuh dan lain sebagainya itu, maka Perppu itu saya rasa tidak perlu ada,” pungkasnya.

Bagi Suaedy, persoalan politik identitas seperti gerakan politik Islam sah-sah saja terjadi di Indonesia. Hanya saja ia memberikan catatan besar jika politik identitas tersebut justru malah berafiliasi dengan kelompok ekstremis dan radikal itu, maka persoalannya menjadi lain.

“Politik identitas Islam itu boleh-boleh saja, tapi kalau kelompok itu justru bekerjasama dengan kelompok perusak dan separatis, ini jadi persoalan,” ujarnya.

Kemudian Direktur Eksekutif Wahid Institute (kini Wahid Foundation -red) ini juga memberikan catatan lagi, bahwa dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, perbedaan pendapat dan pandangan tentang berbagai hal termasuk dalam persoalan agama sekalipun adalah sebuah bentuk kewajaran.

Bahkan itulah yang diyakini dan dilakukan oleh Almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di masa hidupnya, dimana Gus Dur selalu memberikan jaminan keamanan bagi siapapun untuk berbeda pendapat.

“Gus Dur sangat menjamin siapapun untuk memiliki pendapat, opini dan pandangan dalam pemikirannya masing-masing,” terangnya.

Namun ketika pendapat itu justru dibenarkan secara mutlak dan mengangggap orang lain yang tidak sependapat dengan mereka justru dianggap salah hingga pada level pemberian gelar kafir, maka itu sudah muncul persoalan lain.

“Karena radikalisme dan ekstremisme itu adalah muncul pada kelompok yang mengklaim mereka yang lebih benar dan yang lain salah,” pungkasnya.

Melalui sikap antisipatif inilah, Suaedy pun memberikan catatan jika negara pun harus hadir untuk membendung itu. Hal ini lantaran pembiaran terhadap ujaran kebencian dan tindakan kekerasan pada sebuah perbedaan pandangan menjadi penting disikapi negara melalui regulasi yang tepat.

“Pembiaran terhadap kekerasan dan hatespeech itu adalah kesalahan fatal,” tukasnya.