GEPRINDO Harap Koruptor e-KTP Dihukum Mati

BERBAGI
Bastian
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak.

Redaksikota – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P Simanjuntak menilai bahwa persoalan korupsi di Indonesia sudah menjadi momok tersendiri bagi bangsa dan negara, salah satunya adalah kasus korupsi e-KTP yang sangat berdampak besar bagi hajat hidup orang banyak.

Melihat dari dampak pada pelaksanaan proyek e-KTP yang dinilai tidak profesional dan sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) tersebut, Bastian menilai hukuman mati bagi koruptor sudah mutlak diberlakukan.

“Proyek tersebut telah melakukan permufakatan jahat dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaanya, sehingga negara dirugikan baik dari sisi keuangan, keamanan negara, maupun dari sisi terhambatnya program digitalisasi administrasi kependudukan,” kata Bastian dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Kamis (9/11/2017).

“Maka kami berpendapat, agar para pelaku KKN proyek e-ktp dihukum mati, karena sudah merupakan kejahatan korupsi luar biasa. Hukuman mati kasus korupsi di atur dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 pasal 2,” imbuhnya.

Bagi Bastian, kejahatan korupsi e-KTP tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa karena selain telah melakukan mark up biaya dalam jumlah besar senilai Rp2,3 trilun dan persentasinya hampir 100% dari biaya proyek yang sesungguhnya.

Dan yang palung disoroti oleh Bastian adalah persoalan data kependudukan warga negara Indonesia yang rentan bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi salah satu orang yang dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut dikabarkan tewas akibat bunuh dirinya, yakni Johannes Merliem di Amerika Serikat. Bastian menduga kuat Johannes Marliem menyimpan ratusan juta data penduduk Indonesia, dimana kasusnya sedang diusut oleh The Federal Bureau of Investigation (FBI).

“Maka secara otomatis, hardisk tempat menyimpan data-data kependudukan Indonesia dan berisi rekaman rapat-rapat pejabat negara, pengusaha, yang terlibat dalam proyek e-KTP bisa dibuka oleh FBI. Kemudian menyangkut chip e-KTP yang disupply oleh Oxcel System yang tidak sesuai dengan pesanan pemerintah juga mengakibatkan gagalnya program pemerintah untuk mendigitalisasi KTP Indonesia,” tukas Bastian menyampaikan kekhawatirannya.

Untuk itulah, Bastian yang merupakan aktivis 98 ini juga meminta agar Presiden Joko Widodo serius dalam menyikapi persoalan kasus mega proyek e-KTP ini, Itu pun dikatakan Bastian jika Presiden Jokowi masih ingin dikatakan sebagai Presiden yang sangat concern terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jika pemerintah Jokowi tidak dianggap gagal mengawal pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang diusung oleh Mahasiswa pada reformasi 98, maka Presiden harus tegas dan terus mendorong bahkan menguatkan KPK, Kejaksaan, Kehakiman untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih saja terjadi pasca reformasi dengan hukuman berat atau hukuman mati,” tegasnya.

GEPRINDO Pesimis Hukum Tegak

Sejauh persoalan penegakan supremasi hukum di Indonesia, Bastian mengatakan jika dirinya secara pribadi maupun kelembagaan elemennya menaruh rasa pesimis jika hukum bisa tegas dan tegak.

“Jika melihat upaya pemberantasan korupsi sekarang ini, kami sangat pesimis pemerintah Jokowi mempunyai tekad yang kuat untuk memberantas KKN di Indonesia, padahal masyarakat sudah paham, yang menjadi penyebab hancurnya negara kita yang berakibat disintegrasi bangsa adalah akibat KKN sebelum reformasi. Pemerintah Jokowi seperti tidak menganggap penting cita-cita suci reformasi 98 untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” tukasnya.

Apalagi Bastian menyampaikan jika pihaknya menangkap sinyal-sinyal lain jika pemerintah Jokowi memaksa rakyat untuk menerima persepsi bahwa saat ini, bahwa bangsa Indonesia lebih baik mengedepankan pembangunan dan stabilitas daripada menuntaskan kasus-kasus yang bisa mengganggu pembangunan nasional.

“Berkali-kali kami menyaksikan salah satu menko mengancam agar oposisi tidak mengkritik pemerintah, secara tersirat menko tersebut mengatakan agar para oposisi diam saja karena mereka toh pernah merasakan uang KKN,” pungkas Bastian.

Dan perilaku seperti yang dimaksudnya itu dianggap sangat bertentangan dengan semangat reformasi 98 dan tidak boleh diucapkan oleh seorang menteri yang sedang berkuasa.

Lebih lanjut, Bastian juga menyoroti persoalan Ketua DPR RI Setya Novanto yang terkesan seperti super kuat dengan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Baik dugaan terlibatan sampai ditetapkan sebagai tersangka hingga lolos dari jeratan status tersangka KPK melalui gugatan Praperadilan di PN Jakarta Selatan, hingga sampai saat ini sulit dihadirkan dalam pemeriksaan di lembaga antirasuah.

Situasi semacam inilah yang dikatakan Bastian seperti memperjelas jika pemerintah masih melakukan pembelaan terhadap Setya Novanto yang notabane saat ini adalah sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan Setya Novanto yang merupakan salah satu pelaku tersangka korupsi e-KTP. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak peduli dengan status seseorang yang sedang terlibat korupsi, diduga demi kepentingan politik menjelang pemilu 2019,” tutupnya.