Buruh Diminta Rasional Soal Kenaikan Upah Rp650 Ribu

BERBAGI

Redaksikota – Pemerintah Provinsi se-Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Namun kenaikan itu dirasa kurang oleh buruh sehingga mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

Menanggapi hal itu, kalangan pengusaha menyatakan keberatan jika buruh minta kenaikan upah sebesar Rp650 ribu seperti yang dituntut oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebab menurutnya angka tersebut tidak masuk akal. Apalagi menurutnya, kenaikan upah yang rutin terjadi setiap tahun saja sudah sangat memberatkan dunia usaha.

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI‎), Dyah Anita Prihapsari mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan kenaikan yang diinginkan oleh para buruh. Hal ini dikatakannya lantaran angka yang sudah ditetapkan dalam penetapan UMP 2018 tersebut sudah sangat sesuai.

“Angka yang sudah ditetapkan oleh dewan pengupahan sudah dihitung berdasarkan kelayakan hidup sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” ujur Dyah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Ketum IWAPI juga mengungkapkan bahwa tidak bisa memahami komponen dasar perhitungan yang diajukan buruh untuk permintaan kenaikan upah tersebut. Ketum IWAPI pun minta buruh bisa rasional dengan beberapa komponen yang diajukan dengan melihat realitas kondisi sekarang.

“Kita tidak bisa memahami soal itu, karena perhitungannya sendiri kita tidak tahu bagaimana. Mereka seolah tidak berpikir bagaimana kondisi (dunia usaha) saat ini, jika pengusaha keberatan maka akan terjadi PHK yang tentu tidak kita inginkan bersama,” ujar Ketum IWAPI.

Menurut Ketum IWAPI tersebut, Kenaikan upah minimum yang baru ditetapkan pemerintah saja sudah memberatkan dunia usaha. Terlebih, saat ini kondisi sejumlah sektor usaha tengah lesu, seperti ritel, padat karya dan lain sebagainya, di mana beberapa perusahaan ritel memutuskan untuk menutup gerainya.

Oleh sebab itu, Dyah meminta agar isu kenaikan upah ini tidak terus dijadikan komoditas untuk memperkeruh kondisi di dalam negeri seperti melakukan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh buruh. Menurut Ketum IWAPI yang saat ini dibutuhkan adalah kepastian usaha bagi para pengusaha dan investor sehingga banyak investasi yang masuk dan otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru.

Ketum IWAPI menegaskan, pihaknya tidak bisa melarang jika buruh bersikukuh untuk melakukan aksi. Hanya saja, Ketum IWAPI mengimbau, kalau bisa dipertimbangkan lagi. Menurutnya masih banyak cara yang bisa ditempuh daripada membuat dunia usaha takut untuk berkembang.