Stop Reklamasi, HMI Pustara Tagih Janji Anies-Sandi

BERBAGI

Redaksikota – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat Utara Bidang Lingkungan Hidup, Fadli Rumakefing menilai reklamasi teluk di Indonesia merupakam tindakan yang tidak tepat, termasuk reklamasi di teluk utara laut Jakarta.

Menurut Fadli jika hanya ingin mencari lahan hunian baru, negara tidak perlu sampai melakukan reklamasi laut lantaran masih banyak lahan yang bisa diberdayakan.

“Masih banyak pulau dan daratan di Indonesia yang kosong bahkan tidak ada pembangunan. Seharusnya itu yang di perhatikan oleh pemerintah, bukan malah membuat pulau baru. Ini terlihat seakan Indonesia miskin pulau,” kata Fadli dalam keterangan persnya kepada Redaksikota, Rabu (28/10/2017).

Untuk reklamasi teluk Jakarta, Fadli mengatakan jika negara tidak bisa serta-merta menjadikan negara Singapura dan kota Dubai sebagai barometer untuk reklamasi laut. Ia mengatakan dua lokasi tersebut persoalannya berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di Jakarta.

“Indonesia (khusunya DKI Jakarta) tidak bisa berkaca pada Reklamasi Dubai dan Singapura, karena Dubai dan Singapura tidak memiliki wilayah yang rawan banjir, dimana seperti teluk Jakarta yang memiliki 13 mata muara sungai yang hidup,” pungkasnya.

“Uni Emirat Arab membuat Reklamasi sebagai destinasi wisata demi pembangunan ekonomi nasional meraka. Begitu juga dengan Singapura, Singapura membuat Reklamasi untuk memperluas daratan negara mereka. Lantas Reklamasi Teluk Jakarta untuk apa dan siapa?,” imbuhnya.

Terlepas dari untuk apa dan siapa proyek reklamawi tersebut, Fadli pun menegaskan bahwa reklamasi teluk Jakarta juga akan menghilang habibat alam serta ekosistem dan identitas para nelayan di Jakarta itu, termasuk pula masyarakat pesisir Jakarta yang sudah menaruh cita-cita dan masa depan mereka dari hasil kekayaan alam laut.

Poros Maritim

Kemudian terkait dengan janji Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Fadli pun memberikan catatan lagi pada persoalan ini.

“Dimana Presiden Jokowi dengan visi misi nya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa dilihat pidatonya pada tanggal 13 November 2014 dalam forum KTT di Myanmar, ada beberapa poin yang di sampaikan. Pada prinsipnya nelayan sebagai objek vital dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Fadli.

Dan upaya Presiden Joko Widodo tersebut akhirnya dikatakan Fadli hanya sebatas slogan belaka. Hal ini dengan melihat geliat negara yang tetap menjalankan proyek reklamasi.

“Namun dewasa ini, visi misi itu hanya sampai pada slogan belaka, bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sedangkan Reklamasi Teluk Jakarta yang nyata di depan mata sudah mengancam identitas warga pesisir pantai sebagai nelayan,” pungkasnya.

Janji Anies-Sandi Stop Reklamasi

Selain itu, Fadli juga menyinggung soal janji pasangan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ketika berkampanye di hadapan masyarakat DKI Jakarta di Pilgub Jakarta lalu.

“Belum lagi ditambah dengan janji Gubernur terpilih Anis-Sandi saat kampanye politiknya, bahwa akan menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta,” kata Fadli.

Dari rentetan penjelasannya itu, Fadli menegaskan jika pihaknya dari HMI cabang Pustara menyatakan penolakannya terhadap proyek reklamasi teluk Jakarta itu.

“Kami dari HMI Bidang Lingkungan Hidup menyatakan sikap menolak Reklamasi Teluk Jakarta dan akan menagih janji Gubernur terpilih Anis-Sandi untuk menghentikan Reklamasi, dan meminta kepada Presiden Jokowi segera keluarkan Keppres hentikan Reklamasi Teluk Jakarta demi kepentingan ekosistem, ekologis dan kepentingan nasional. Bukan kepentingan kantong-kantong pribadi,” tutupnya.