Bukti Pemerintah Tak Otoriter, Presiden Terbuka Jika UU Ormas Disempurnakan

BERBAGI
Jokowi
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Redaksikota – Presiden Joko Widodo mempersilakan adanya revisi terhadap Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna hari Selasa (24/10/2017) lalu.

“Kalau ada yang ingin direvisi, ya silakan tahapan berikutnya, bisa dimasukkan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Ada yang belum baik, ada yang masih perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki, silakan,” ujar Jokowi di Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/10).

Orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut juga menegaskan, bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap kritikan dan perbaikan UU Ormas ini. Jokowi menilai, disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas sebagai UU menunjukkan aturan ini didukung penuh oleh berbagai pihak.

Presiden kembali menjelaskan, aturan ini disusun untuk menjaga persatuan dan kebinekaan Indonesia serta mempertahankan ideologi negara, yakni Pancasila.

“Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang. Supaya jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita, Pancasila. Jadi, jelas tujuannya,” kata Jokowi menegaskan.

Perppu Ormas diteken Presiden Jokowi pada Agustus lalu. Perppu tersebut memangkas proses peradilan dan permintaan pendapat dari Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi pada ormas yang dinilai melanggar. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jadi korban pertama perppu itu. HTI dinilai mengampanyekan khilafah dan mengancam NKRI.

Sejak perppu diterbitkan, sejumlah pihak dari parpol, LSM, dan ormas Islam telah menyatakan penolakan. Mereka menilai regulasi itu berpotensi diselewengkan pemerintah guna membungkam pihak-pihak yang dinilai mengancam pemerintahan.

Perppu itu kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui pemungutan suara di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/10). Hasilnya, tujuh fraksi, yakni fraksi PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura menerima perppu tersebut sebagai undang-undang.

Namun, fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi. Sedangkan, fraksi PAN, PKS, dan Gerindra menolak pengesahan perppu tersebut.

Dari 445 anggota dewan yang hadir, sebanyak 314 di antaranya mendukung disahkannya perppu ormas menjadi UU.

“Perppu Ormas sudah disahkan oleh DPR dan mayoritas mutlak. Artinya, dukungan penuh terhadap perppu ini sudah jelas,” kata Jokowi.