Komite Penyelamat Teluk Jakarta Tagih Janji Anies-Sandi Stop Reklamasi

BERBAGI

Redaksikota – Koordinator Komite Penyelamat Teluk Jakarta, Mahyudin Rumata menegaskan bahwa mereka sangat menentang keras proyek Reklamasi yang terjadi di Teluk Jakarta itu.

Bahkan ia menegaskan bahwa janji suci Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menghentikan total reklamasi Teluk Jakarta harus ditagih dan dapat direalisasikan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya warga DKI Jakarta untuk menagih Janji Anis-Sandi, untuk merealisasikan janjinya menolak Reklamasi Teluk Jakarta,” kata pria yang karib disapa Yudi itu kepada Redaksikota, Jumat (27/10/2017).

Yudi mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan pihaknya, bahwa ada indikasi kuat jika dalam pembangunan pulau buat itu, akan ada ketimpangan sosial yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat pesisir yang sudah puluhan tahun berada di sana.

“Hasil penelusuran dan investigasi KPTJ, serta menganalisis market pembangunan reklamasi teluk jakarta, kami pastikan suatu saat akan terjadi penyingkiran terhadap para nelayan yang mendiami teluk jakarta,” terangnya.

Tidak hanya masyarakatnya saja yang tersingkir, Yudi pun mengatakan dampak lainnya adalah masalah habibat alam yang akan terkikis.

“Termasuk penghilangan kawasan cakar alam atau kepunahan habitat burung laut cikalang. Juga reklamasi di pastikan menutup akses nelayan serta menganggu kenyamanan ekosistem sekitar,” pungkas Yudi.

Kemudian dampak yang konkret berdasarkan temuan lapangan, Yudi mengatakan saat ini nelayan pesisir Jakarta Utara tersebut sudah sulit mencari nafkah, lantaran tangkapan ikan semakin merosot.

“Dalam beberapa kesempatan, pada tanggal 22 Oktober dan 25 Oktober 2017, KPTJ melakukan pertemuan termasuk mengunjungi 17 pulau buatan terutama pulau G dan C,D. Banyak hal yang kami temukan di lapangan. Misalnya dahulu sebelum adanya reklamasi, nelayan sering mendapatkan 2000 ember kerang hijau perhari, namun sekarang paling banyak 100-200 ember perhari, dan juga menurunnya pendapatan nelayan belakangan ini,” jelas Yudi.

Untuk itulah, Yudi mengatakan bahwa elemennya yang terdiri dari beberapa lembaga yang juga konsen terhadap persoalan agraria menyakan menolak keras proyek reklamasi tersebut.

Bahkan Yudi meminta dengan tegas kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengambil sikap yang tegas agar proyek tersebut tidak dilanjutkan kembali.

“Menuntut Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan Kepres Penghentian Reklamasi di Utara Teluk Jakarta,” pungkasnya.

Selain itu, Yudi juga meminta agar Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan untuk bertanggungjawab terhadap nasib para nelayan Jakarta, yang kini ketiban sial akibat kebijakannya mencabut moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta itu.

“Kepada Menteri KKP, Ibu Susi Pudjiastuti dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku pencabut Moratorium untuk bertanggung jawab atas nasib para nelayan dan kerusakan ekologis di utara teluk Jakarta,” tutupnya.