Saat Agama “Kontak” dengan Kebijakan Negara, Mari Belajar dari Malaysia

BERBAGI

BOGOR, Redaksikota – Dalam urusan perlindungan terhadap kebebasan beragama warganya, Malaysia memiliki cerita tersendiri. Seperti diungkap oleh Ehsan Shahwahid dari Islamic Renaissance Front (IRF) Malaysia dalam Asia Interfaith Forum di Bogor, Selasa (17/10/17) kemarin.

“Negeri Jiran itu tengah bergelut dengan menguatnya semangat islamisasi yang dirasa mulai masuk dalam berbagai lini.
Islam di Malaysia,” kata Ehsan dalam kegiatan diskusinya itu.

Apalagi dijelaskan oleh Ehsan, masuk sejak masa pra-kolonialisme pada abad ke-9 hingga abad ke-15, Islam mulai dimasukkan dalam pembangunan struktural Malaysia, utamanya di kalangan kesultanan. Di masa itu pula hukum syariah Islam diperkenalkan di banyak kerajaan di negeri itu.

Saat ini, berabad-abad kemudian, Islam sudah begitu melekat pada warga Malaysia, hingga keberadaannya telah merangsek pada level administrasi pemerintah dan kebijakan publik.

Dalam konstitusi Malaysia tertulis bahwa Islam adalah agama resmi negara, meski mereka juga memberi pengakuan terhadap kebebasan individual, termasuk bebas untuk memilih agama yang dianut.

Meski diakui oleh Ehsan, hal ini tidaklah selalu mudah untuk dilakukan, terutama dengan semakin menguatnya konservatisme di kalangan masyarakat Malaysia.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan terbaru terkait dengan Islam di negeri yang merdeka sejak 1957 itu, beberapa di antaranya adalah pelarangan menggunakan kata “Allah” untuk warga non-muslim.

“Tidak hanya kata itu, ada sekitar 25 kata lain yang tidak boleh digunakan oleh non-muslim, seperti, kitab, dan lain-lain,” jelasnya.

Pemerintah Malaysia juga baru-baru ini mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk liberalisme, mulai dari pembicara-pembicara publik yang dianggap liberal, hingga buku-buku yang dipandang beraliran serupa.

“Ada dua pembicara publik dari Indonesia yang sempat dikenai larangan, mulai dari Ulil Abshar Abdalla hingga yang terbaru, Mun’is Sirri,” ungkapnya.

Ehsan juga menyebut larangan ketat terkait buku-buku yang dipandang liberal, “Bahkan untuk buku monumental karya Charless Darwin misalnya, anda tidak akan menemukan cetakannya versi Bahasa Malaysia; semuanya di edisi berbahasa Inggris,” lanjutnya.

Terkait ini, Ehsan menyimpulkan tiga hal utama yang menjadi tantangan, yakni; Islam yang berkelindan dalam kepentingan politik, politisasi ajaran Islam oleh lembaga-lembaga pemerintahan, dan terakhir meningkatnya konservatisme dan otoritarianisme.

Untuk menanggulanginya, Ehsan menyebut keharusan untuk melakukan reformasi di tubuh Islam, yakni dengan bersikap terbuka terhadap diskursus-diskursus tradisional dan modern. Selain itu, ia juga menyebut perlunya perbaikan dalam bidang koordinasi antara kelompok-kelompok Islam, utamanya yang beraliran moderat-progresif.

Khusus untuk kasus Malaysia, ia menyebut kebutuhan untuk belajar dari Indonesia, utamanya dalam hal memperkuat organisasi massa yang berbasis keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam mennghadapi permasalahan sosial dan isu-isu kekinian.

Terakhir, ia menyatakan perlunya membangun jaringan regional lintas negara untuk bersama-sama mengatasi masalah ini, sebab permasalahan ini bisa saja terjadi di mana-mana, tidak hanya terbatas di Malaysia.

Sementara upaya untuk melakukan perubahan ini tidak bisa dilakukan sendiri, karenanya jaringan lintas negara ini diharap mempu memberi kontribusi positif dalam upaya membangun pemahaman agama yang baik.