Masyarakat Kota Cilegon Dukung KPK Bongkar Korupsi di PT Krakatau Steel Group

BERBAGI

CILEGON, Redaksikota – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu didukung oleh stakeholder dan seluruh bangsa Indonesia. Pasalnya hanya KPK yang dapat bergerak cepat, tepat, tuntas dalam mengungkap fakta kejahatan bahaya laten Korupsi.

Dukungan KPK RI, juga sangat diyakini oleh masyarakat Kota Cilegon serta buruh PT Krakatau Steel (PT.KS/PT.KRAS) yang menggabungkan diri menjadi Aliansi Indonesia Menggugat PT Krakatau Steel (AIMKS).

AIMKS sangat prihatin terhadap kerugian dari PT Krakatau Steel Grup yang hingga saat ini dinilai telah bangkrut, sudah dijual kepada pihak asing, namun tetap diberikan dana oleh Negara triliunan Rupiah.

Kerugian PT Krakatau Steel (PT.KS) tersebut dinilai telah direncanakan oleh oknum-oknum pejabat, direksi, serta komisaris yang menjabat dalam kurun waktu sejak tahun 2007 silam, atau lebih dalam sejak sebelum adanya Initial Public Offering (IPO).

“Dukungan konkret dari masyarakat tersebut dimulai dengan keberangkatan aksi unjuk rasa, dan penyerahan data-data akurat tentang kerugian PT Krakatau Steel, dan Gurita Koruptor di PT KS,” kata koordinator lapangan AIMKS, Jems Makapedua kepada wartawan, Senin (25/9/2017).

Keberangkatan Jems beserta tokoh-tokoh daerah yang juga turut mendukung dan prihatin pihak PT Krakatau Steel. Dan ia pun menegaskan bahwa memang sudah selayaknya masyarakat umum mengetahui korupsi berjamaah dan bertahun-tahun yang terjadi di PT Krakatau Steel.

Sebagai motor penggerak, sikap prihatin tokoh-tokoh di Kota Cilegon diantaranya Ketua LKPK Cilegon Hilman, Ketya FSBKS Sanudin, Ketua FPP Muhari, anggota LMP Cilegon Tarmudi, anggota LSM Kapur Roup, Ketua FORTEK Heriadi, anggota LSM Gempur Rudi, Serikat Buruh Wajatama Mahmud, anggota LSM Rumah Hijau Supriyadi, dan Ketua IMC Ibnu Kosim.

Mereka yang disebutkan di atas tersebut meyakini, bahwa memang telah terjadi tindak pidana korupsi berjamaah di PT Krakatau Steel sejak 11 tahun lalu, tetapi tidak ada pihak manapun yang berani dan terang-terangan melakukan tindakan yang jelas merugikan negara.

Dikatakan Jems yang juga merupakan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi/LKPK tersebut, bahwa pihaknya memiliki data lengkap untuk diserahkan oleh KPK RI terakit dengan dugaan kasus korupsi itu.

“Saya berharap KPK RI berani mengungkap dan mengatakan kepada masyarakat luas, khususnya Masyarakat Banten bahwa telah dibohongi oleh Oknum-oknum pejabat di PT Krakatau Steel,” tegasnya.

Keberangkatan ratusan orang yang prihatin dengan PT Krakatau Steel, tersebut mengusung dan membawa data diantaranya, desakan kepada KPK untuk mengungkap dan periksa PT. KRAS atas dugaan korupsi pada proyek-proyek sebagai berikut :

1. Projeck pembangunan Rottary Cilent yang diduga gagal produksi dan diperkirakan menelan anggaran hampir Rp1 triliun.
2. Pembangunan Projeck Zero Reformer yang meledak dan menelan anggaran hampir Rp800 milyar.
3. Projeck Revitalisasi SSP yang mangkrak dan menelan.
anggaran hampir Rp1,2 Triliun.
4. Projeck Revitalutas HSM yang mandeg dan hampir menelan anggaran Rp1,4 Triliun.
5. Proyek Land Clearing PT Krakatau Posco yang dikerjakan oleh PT Krakatau Steel Engginering yang pelakaanaanya sebagian diduga fiktif sebesar Rp20 milyar.
6. Proyek pembangunan Blast Furnest yang menelan anggaran lebih dari Rp6 triliun dan juga sebagaian dikerjakan oleh PT Krakatau Engginering.

Sebelum berangkat ke Jakarta, masyarkat AIMKS menggelar orasi yang berisikan pernyataan dan kesaksian, bahwa hingga saat ini proyek-proyek tersebut tidak berproduksi dan beroprasi, padahal hampir lebih dari Rp10 triliun uang BUMN (PT.KRAS) diduga berantakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan hari ini PT.KRAS diduga bangkrut dan telah gulung tikar.

Mereka meyakini bahwa keterlibatan para Oknum pejabat dan mantan pejabat PT. KRAS diantaranya adalah berinisial FB, IK, serta pejabat-pejabat yang hingga saat ini masih bercokol di PT KRAS Grup.

Salah satu pertanggung jawaban para oknum pejabat di PT KRAS yakni, pembangunan pabrik Blast Furnance dengan nilai Rp6,5 Triliiun yang dapat dikatakan juga rugi karena mengurangi aktifitas produksi pada pabrik SSP dianggap gagal yang membuat GM yaitu Hartono yang mengundurkan diri.

Masyarakat dan AIMKS menduga keterlibatan Direktur SDM, Direktur Pemasaran, Direktur keuangan dan Direktur Utama tahun 2017 sampai dengan 2014 (jajaran Dewan Direksi) mengingat adanya modal segar dari hasil IPO dan penjualan anak perusahaan.

Tahun 2017 PT Krakatau Steel berencana akan menutup aktifitas produksi pada pabrik Slab Steel Plan (SSP), karena dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi dan sehingga itu merupakan salah satu bukti terjadinya pencucian uang dengan melakukan pengembangan proyek sebesar 750 Milyar.

AIMKS sangat berharap bahwa KPK berani mengungkap tabir dugaan korupsi dan penghancuran BUMN dari dalam perusahaannya sendiri. (jiwa)