KBM UIN Jakarta Tolak Pengesahan Perppu Ormas

BERBAGI

Juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Hendri Satrio mengatakan bahwa pihaknya sangat menentang adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan dibahas pada sidang istimewa oleh DPR RI.

Bahkan ia membenarkan jika memang ada seruan di kalangan kampus dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah tersebut untuk menentang pengesahan Perppu Ormas yang dianggap sebagai jalan pemerintah melakukan represifitas terhadap gerakan masyarakat dan rakyat itu.

“Iya betul, seruan aksi ini merupakan pandangan objektif kami yang berangkat dari hasil kajian dan berdiskusi dengan berbagai pihak,” kata Hendri dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendri juga berpendapat bahwa dalam Perppu Ormas tersebut, banyak memiliki kelemahan dan salah satunya adalah belum memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, sebagimana syarat diterapkannya Perppu yang diatur pada pasal 22 ayat 1 UUD 45.

“Saya kira, masih banyak persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak. Bangsa ini lebih darurat korupsi, darurat kemiskinan atau darurat penyalahgunaan narkoba ketimbang darurat ormas yang dianggap anti Pancasila. Pemerintah harusnya fokus saja dulu memerangi masalah itu,” katanya.

Terakit dengan pandangan bahwa ada kelompok masyarakat yang ingin menegakkan ideologi baru, Hendri menegaskan bahwa pihaknya sangat sepakat hanya ideologi Pancasila yang ada di Indonesia, tidak bisa ada ideologi lain yang mencoba menggeser keberadaan Pancasila sebagai ideologi final yang diterapkan di Indonesia.

“Saya kira kita semua sangat sepakat bahwa NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Tapi jangan lupa, menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jauh lebih penting, daripada memberangus ormas yang dianggap anti Pancasila, apalagi dampaknya hanya akan menambah kegaduhan dikalangan masyarakat saja.
Sejatinya pancasila itu memeluk, bukan menggebuk, merangkul bukan memukul,” tegas Hendri.

Selain itu, koordinator aksi, Afif Kurniawan menyatakan bahwa keterlibatan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta dalam aksi penolakan pengesahan Perppu Ormas tersebut merupakan langkah yang konstitusional.

“Demonstrasi kan dijamin oleh undang-undang, saya kira sah-sah saja jika ada sekelompok orang yang menyampaikan aspirasinya. Pihak yang memperjuangkan lewat judicial review kan sudah ada, ya berbagi peran saja,” tegas Afif.

Afif juga menilai bahwa kemunculan Perppu Ormas ini terkesan politis sekali. Oleh karena itulah, regulasi yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut justru malah menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

“Sehingga kami mendesak pemerintah agar segera mengakhiri polemik ini dan bisa berfokus memajukan bangsa Indonesia,” ujar Mahasiswa yang menjabat sebagai Menteri Advokasi dan Kebijakan Publik BEM UIN Jakarta ini.

Pun demikian, Afif memberikan catatan bahwa pihaknya sangat menentang adanya ideologi baru muncul di Indonesia selain Pancasila. Salah satunya adalah ideologi Khilafah yang sempat dibawa oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kini telah dibubarkan oleh Negara itu.

Hanya saja yang menjadi catatan bagi Afif adalah bukan masalah pembubaran HTI nya yang menjadi persoalan, melainkan pola pembubarannya yang dianggap terlalu represif itu.

“Kita jelas menolak (ideologi Khilafah) bang. Tapi tentu yang menjadi pesoalan kan mesti ada mekanisme yang baik juga dalam membubarkannya,” tutupnya.

Dikabarkan sebelumnya, KBM UIN Jakarta hendak melaksanakan aksi pada hari Jumat, 29 September 2017 dengan agenda menolak pengesahan Perppu Ormas.