Walikota Cilegon Ditangkap KPK, Menteri Tjahjo Janji Perketat Birokrasi

BERBAGI
Tjahjo Kumolo

Redaksikota – Tertangkapnya Tubagus Imam Ariyadi merupakan tamparan keras bagi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Betapa tidak, tertangkapnya Walikota Cilegon Cilegon tersebut merupakan bagian dari rentetan catatan buruk pemerintah daerah dengan dugaan praktik korupsi dan suap.

Menyikapi persoalan itu, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kasus tersebut menjadi catatan untuk pemerintah melakukan pembenahan secara masif.

“Ini sekaligus indikasi perlunya kami bekerja keras membenahi berbagai hal. Mulai dari e-Planning, e-Budgetting, e-Procurement, e-Permit dan lain sebagainya,” kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu (24/9/2017).

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengurangi biaya Pilkada tinggi dan penguatan kelembagaan. Inspektorat di daerah pun harus diperkuat.

“Inspektorat Daerah akan kita tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya.

Tjahjo akan melakukan reorientasi perilikau kepemimpinan kepala daerah. Ada tindakan bagi kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

“Orientasi bagi kepala daerah baru, komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas. Bagi yang tekena OTT langsung diganti dengan Plt (Pelaksana Tugas),” pungkasnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah pendidikan anti korupsi bagi kepala daerah. Mendagri akan menyiapkan modul untuk pegangan kepala daerah melaksanakan tugasnya.

“Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang kami benahi dengan menjadikan 50% modul berisi substansi anti-korupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental,” ucap Tjahjo.