Besok Sidang Praperadilan Setnov, KPK: Kami Masih Proses Persiapan

BERBAGI
Febri Diansyah

Redaksikota – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menghadapi sidang praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto, terkait dengan status tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

Disampaikan Febri, berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk dengan dokumen dan bukti-bukti formil yang bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok, Rabu (20/9/2017).

“Kami masih melakukan proses persiapan. Jadi diskusi-diskusi, pengecekan kebutuhan-kebutuhan formil atau bukti-bukti formil itu kita lakukan. Persiapan-persiapan itu ada yang sifatnya teknis ada yang sifatnya administrasi,” kata Febri di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Disampaikan Febri, pada prinsip dasarnya tentu praperadilan itu akan dihadapi. Namun upayanya bisa menghasilkan fakta-fakta penguat untuk pengusutan kasus mega korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sampai Rp2,3 triliun itu.

“Kami juga sangat berharap dalam proses praperadilan ini nantinya dihasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus KTP-E,” katanya.

Sidang perdana praperadilan Novanto yang sedianya dijadwalkan pada Selasa ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (20/9/2017).

“Sebelumnya, kami meminta tiga minggu tetapi dikabulkannya satu minggu tentu saja dalam rencana persidangan besok kami harus melaksanakan apa yang sudah dikatakan oleh hakim kecuali ada kondisi-kondisi lain,” kata Febri.

Setya Novanto Tersangka

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-E pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.