Jamkeswatch KSPI Desak Pemerintah Tanggung Jawab Benahi Infrastruktur JKN

"Kasus yang terjadi pada bayi Debora adalah contoh kecil, di mana masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu," kata Heri.

BERBAGI
Heri Irawan
Deputy Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch - KSPI, Heri Irawan.

Redaksikota – Deputi Direktur Advikasi dan Relawan Jamkeswatch Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Heri Irawan menyesalkan tidak adanya peningkatan pelayanan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Heri melihat fenomena Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, yang menolak pasien tidak mampu, hingga membuat seorang bayi bernama Tiara Debora Simanjorang meninggal dunia.

“Kasus yang terjadi pada bayi Debora adalah contoh kecil, di mana masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu,” kata Heri dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Minggu (10/9/2017).

Sejak munculnya JKN oleh pemerintah pusat yang diklaim akan menjadi media pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil dan kurang mampu tersebut, memang langsung mendapatkan pasar yang besar. Masyarakat yang menilai layanan kesehatan tersebut bisa mengamankan kebutuhan layanan kesehatan bagi mereka membuat peserta JKN pun membeludak.

Bayi Debora

Heri pun mengatakan bahwa sejak saat itu para peserta JKN dan pengguna layanan kesehatan tersebut meningkat. Namun sayangnya, animo masyarakat tersebut ternyata tidak kunjung dibarengi dengan peningakatan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Betul saat ini ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun ternyata setelah menjadi peserta JKN, tidak mudah bagi masyarakat atau peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan khususnya pada saat membutuhkan pelayanan intensive,” tukasnya.

Baca juga : Bayi Debora Meninggal, KSPI Minta BPJS Kesehatan Direview Ulang

Padahal menurutnya, peningkatan pelayanan dan infrastruktur menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara JKN yakni pemerintah dan pihak Rumah Sakit sebagai providernya, untuk memenuhi kebutuhan dan hak para peserta JKN tersebut.

“Padahal jelas dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah, dan dipertegas dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” tegasnya.

Diterangkan Heri dalam regulasi kesehatan tersebut dinyatakan, Pasal 14 (1) dan (2) menekankan, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan sampai pada proses penyelenggaraan kebijakan di sektor pelayanan publik.

Kemudian pada Pasal 15, adalah adanya penekanan pada tanggungjawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, tatanan, serta fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial untuk mencapai derajat masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 16 mengingatkan pemerintah atas tanggung jawabnya untuk memenuhi ketersediaan sumber daya (para medis) di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat. Pasal ini berkaitan dengan perbandingan dokter dan pasien yang ideal.

Selanjutnya pada Pasal 17 menekankan pada tanggungjawab pemerintah atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kemudian Pasal 18, menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19 memuat soal tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Dan Pasal 20 (1) dan (2) memuat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Atas dasar semua ketentuan yang dimaktubkan dalam regulasi tersebut, Heri pun menegaskan bahwa Jamkeswatch KSPI mendesak pada pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan untuk menjalankan amanat UU tersebut.

“Tidak boleh ada lagi masyarakat atau pasien meninggal karena keterlambatan penanganan. Tidak boleh ada lagi masyarakat ditolak oleh rumah sakit, tambah fasilitas kesehatan, SDM, alat kesehatan alias Alkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” desaknya.