Kadernya Ingin KPK Dibekukan, PDIP Buru-buru Klarifikasi

BERBAGI
Hasto

Redaksikota – Setelah mendapatkan respon keras dari masyarakat, kini PDI Perjuangan buru-buru ambil sikap terkait dengan pendapat salah satu kadernya yakni, Henry Yosodiningrat yang ingin agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan.

Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDI menegaskan bahwa secara lembaga menilai jika pembentukan Pansus Angket KPK justru harus dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR, bukan malah untuk membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

“Pansus Angket KPK sebagai bagian dari pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (9/9/2017).

Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK.

“Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” jelas Hasto seperti dilansir dari Antara.

Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya.

“Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada,” tambah Hasto.

Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting. Utamanya, untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.

Henry Yosodiningrat Offside?
Perlu diketahui, bahwa salah satu Anggota Pansus Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan agar KPK bisa dibekukan untuk sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

“Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu,” kata Henry seperti dikutip dari Kompas.com.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.