Desak Kejahatan Rohingya Dihentikan, KSPI Akan Kepung Kedubes Myanmar

BERBAGI
Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal.

Redaksikota – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras terhadap pembantaian warga Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar melalui pasukan militer mereka.

Presiden KSPI, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan mengepung kantor kedutaan besar Myanmar untuk menyikapi sikap protes mereka tersebut.

“Sebagai bentuk protes dan untuk mendesak agar Pemerintah Myanmar segera mengentikan pembataian terhadap warga Rohingnya,” kata Iqbal dalam keterangan persnya hari ini, Minggu (3/9/2017).

“Dalam waktu dekat, KSPI dan elemen serikat buruh yang lain akan melakukan aksi di depan Kebubes Myanmar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal meminta kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk ikut andil dalam persoalan kemanusiaan tersebut, sehingga presiden Htin Kyaw segera menghentikan kasus tersebut di negaranya itu.

“Presiden Joko Widodo harus berperan aktif dan mengambil inisiatif untuk mendesak Pemerintah Myanmar, agar segera pembataian tersebut dihentikan,” pungkasnya.

Selain itu, Said Iqbal yang saat ini duduk sebagai pengurus pusat (Governing Body) ILO ini mendesak agar dunia jangan hanya diam melihat ratusan nyawa melayang sia-sia akibat konflik di negeri yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu.

Terlebih lagi, hingga saat ini pemerintah Myanmar yang terkesan tidak melakukan apapun untuk menghentikan pembantaian yang bertujuan melenyapkan sebuah entitas etnis di negara itu.

Menurut Said Iqbal, apa yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Sehingga dunia internasional pun harus turun tangan aktif dalam persoalan itu.

“Karena itu, permasalahan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Myanmar dan dunia pura-pura tidak tahu apa yang terhajadi. Sesuatu harus dilakukan,” katanya.

Kemudian Iqbal juga mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengambil sikap dalam persoalan itu.

“PBB harus segera mengeluarkan resolusi untuk menangani tragedi di Myanmar secepatnya,” tegas Said Iqbal.

Lebih lanjut, Pelaku pelanggaran HAM, kata Said Iqbal, harus dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court).

“Karena itulah, serikat buruh saat ini mempersiapkan aksi unjuk rasa ke Kedubes Myanmar agar segera menghentikan pembataian di Rohinynya,” pungkasnya.