Muhammad Rusdi: Bukan Darurat Perppu Ormas, Tapi Darurat PHK

BERBAGI
Rusdi
Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi. [istimewa]

Redaksikota – Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak darurat Perppu Ormas, melainkan darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang tengah marak menimpa kalangan buruh di Indonesia.

“Yang kami nilai saat ini bukan darurat Perppu Ormas, tapi darurat PHK. Yang rakyat butuhkan adalah bisa bekerja kembali, bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bukan ormas,” kata Rusdi di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Ia mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi dan JK, bahwa gelombang PHK bisa saja akan semakin liar terjadi.

“Pemerintah harus serius terhadap (potensi) gelombang PHK jilid III yang sudah terjadi di mana-mana. Tahun lalu, ada PHK di industri elektronik dan otomotif, tahun ini daya beli turun, industri-industri harusnya diserap pemerintah malah bangkrut,” tukasnya.

Selain persoalan PHK, Rusdi juga mengatakan bahwa pihaknya sangat menentang keras adanya rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang akan menurunkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).

Penurunan PTKP ini dinilai Rusdi akan menjadi persoalan serius bagi kaum buruh, khususnya buruh yang memiliki gaji di bawah angka Rp3,5 juta per bulan. Disampaikan Rusdi, buruh tersebut akan semakin tercekik.

“Kami menolak rencana pemerintah untuk menurunkan PTKP yang selama ini sebesar Rp4,5 juta per bulan. Buruh yang gajinya di bawah Rp3,5 juta akan dikenakan pajak, jadi buruh sudah gajinya kecil nanti akan kena pajak. (Dampaknya) daya beli turun upah dibatasin, bukannya dinaikkan malah PTKP diturunkan, yang menurut kami membuat daya beli masyarakat turun,” pungkasnya. (dvd/idr)