Pasca PHK Puluhan Karyawannya, Perusahaan Milik Hary Tanoe Dikecam

BERBAGI

Redaksikota – Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito menyampaikan protes terhadap manajemen Koran Sindo yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan karyawannya.

Apalagi PHK sepihak ini dilakukan karena terombang-ambingnya bisnis Koran Sindo di tengah-tengah bisnis digital saat ini, sehingga perusahaan media yang dikendalikan oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI) harus menutup beberapa kantor bironya di daerah.

“Menurut informasi, ada sekitar 60-an buruh media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut,” kata Sasmito dalam siaran persnya yang diterima wartawan hari ini, Kamis (29/6/2017).

Ia menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh manajemen di bawah naungan MNC Group itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

Karena polemik ini pula, Sasmito bersama dengan beberapa elemen lain seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers meminta agar PT MNI melakukan dialog bersama dengan para karyawannya yang menjadi korban PHK sepihak itu.

“PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) untuk melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja,” tegasnya.

Kemudian mereka juga meminta agar pemutusan hubungan kerja tersebut juga harus dibarengi dengan pemberian kompensasi terhadap para karyawannya. Sasmito menyatakan bahwa kompensasi tersebut adalah hak para karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan.

“Kami juga mendesak PT MNI membayarkan hak pesangon pekerja sebagai mana pasal 156 UU Ketenagakerjaan,” sambungnya.

Hal ini juga termasuk pula bagi karyawan yang dilakukan mutasi. Pihak perusahaan harus melakukan dialog sehingga mendapati kesepakatan antar kedua belah pihak baik perusahaan dan karyawannya.

Selain itu, FSPM-Independen, AJI dan LBH Pers juga mendesak kepada Menteri Tenagakerja Hanif Dhakiri untuk turun tangan langsung dalam kasus PHK sepihak tersebut. Mereka juga meminta agar Menaker tidak takut dengan perusahaan sekalipun perusahaan tersebut adalah perusahaan media.

“Mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Grup tersebut,” tukasnya.

Tidak hak hanya kepada Menaker saja, Sasmito juga menyatakan bahwa pihaknya pula mendesak kepada Dewan Pers untuk ikut urun sikap terhadap nasib para karyawan PT MNI tersebut.

“Mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi, dengan kementerian tenagakerja terkait pemenuhan hak-hak pekerja / jurnalis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sasmito juga meminta kepada para karyawan PT MNI yang menjadi korban PHK sepihak, untuk mengorganisir diri demi memperjuangkan hak-hak mereka.

“Mengimbau para pekerja / junalis yang terkena dampak tersebut untuk mengorganisir diri, untuk berjuang bersama sehingga tidak mudah dipecah-belah oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan PHK ini terjadi,” tukasnya.