Wartawan RMOL Dicekik, AJI Minta Menteri PUPR Didik Pegawainya

"AJI juga mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengusut kasus ini dan menyerat pelakunya ke pengadilan. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman," kata Nurhasim.

BERBAGI
Stop Kekerasan Pers
*ilustrasi

Redaksikota – Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim menegaskan jika pihaknya sangat mengecam keras terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh protokoler Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL), Bunaiya Fauzi Arubone.

Nurhasim pun meminta agar kasus kekerasan yang menimpa jurnalis ini agar diproses secara hukum oleh kepolisian, sehingga kasus yang sering terjadi yakni kekerasan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak selalu terjadi di kemudian hari.

“AJI juga mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengusut kasus ini dan menyerat pelakunya ke pengadilan. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” tegasnya.

Selain itu, Nurhasim juga meminta agar Kementerian PUPR yang saat ini dipimpin oleh Basuki Hadimuldjono agar bisa bertindak tegas, yakni memberikan ganjaran keras kepada protokolernya itu.

“Mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis,” pungkas Nurhasim.

Bagi Nurhasim, hukuman yang diberikan kepada pegawai Kementerian PUPR tersebut bisa menjadikan pelajaran yang terbaik agar tidak berlaku sewenang-wenang, termasuk juga kepada wartawan yang dilindungi Undang-undang dalam menjalankan tugasnya.

“Hukuman ini akan mendorong pelaku dan petugas keamanan lainnya tidak mengulangi tindakan yang sama di masa depan. Bila tidak dihukum, bukan tidak mungkin kekerasan serupa akan berulang. Menteri juga harus mendidik anak buahnya agar mereka memahami UU Pers,” pungkas Nurhasim.

Kronologi Kekerasan
Kekerasan ini terjadi di Ruang Serbaguna Lantai 17 Gedung Utama Kementerian PUPR usai Maghrib, Rabu 31 Mei 2017. Peristiwa ini bermula saat ‎Bunaiya hendak memotret Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono yang membagikan plakat di acara pengukuhan Pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia periode 2017-2020.

Tiba-tiba petugas protokoler Menteri menyuruh Bunaiya menyingkir hanya karena pegawai Kementerian tersebut hendak menaruh gelas saja. Namun Bunaiya meminta izin untuk memotret terlebih dahulu. Tak perduli dengan tugas yang sedang dijalankan oleh Bunaiya, justru petugas protokoler itu menghardiknya.

Merasa dihina, Bunaiya pun menanyakan maksud perkataan tersebut. Setelah itu, petugas protokoler malah mencekik sambil mendorongnya ke luar ruangan.

Melihat kejadian itu, pelayan dan sekuriti pun mengerumuni Bunaiya ‎sambil menghardik dan menggiringnya masuk lift untuk keluar walau korban telah menunjukkan bahwa dia adalah jurnalis yang sedang liputan.

Perlu diketahui, jika sikap dan tindakan petugas protokoler serta pihak keamanan di Kementerian PUPR tersebut sudah keterlaluan dan menunjukkan wujud arogansi. Mereka bukan hanya tidak paham UU Pers tapi karena merasa dekat kekuasaaan sehingga melecehkan profesi jurnalis. Tindakan mereka menunjukkan pelaku tidak menghormati profesi jurnalis yang sedang bekerja untuk kepentingan publik.

Pasal 4 UU Pers menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi yang didapat kepada publik. Pasal 8 juga menyatakan dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Dan perlu digaris bawahi, yakni pada Bab VIII Ketentuan Pidana di ayat 1 Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan ada ancaman berat bagi siapapun yang melakukan penghambatan pelaksanaan tugas juranlis, yakni denda Rp500 juta atau 2 tahun penjara.

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” bunyi ayat 1 pada pasal tersebut.