Jadi Tersangka Kasus ITE, Buni Yani Terlilit Masalah Ekonomi

BERBAGI

Redaksikota – Buni Yani, kini nasibnya sedang tidak karuan pasca mencuatnya kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu melalui akun Facebook pribadinya itu.

Betapa tidak, setelah kasus itu menjadi persoalan besar hingga masuk ke ranah meja hijau, Buni Yani pun sudah tidak mengajar lagi di London School of Public Relation. Hal ini lantaran Buni masih menyandang status tersangka kasus UU ITE dan ujaran kebencian.

Menurut kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, kini penghasilan Buni Yani pun dijalaninya secara Freelance, yakni mengisi seminar dan menulis buku saja.

“Sekarang dia udah non-job jadi dosen karena tersangka. Dia sekarang menulis aja sama ngisi-ngisi seminar karena keilmuannya,” ujar kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, Selasa (28/2/2017).

Akibat dari carut marutnya penghasilannya itu, Aldwin pun sampai mengatakan jika Buni Yani sangat kesulitan untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya, apalagi Buni juga memiliki dua orang anak saat ini.

“Dia punya anak dua, nafkahnya mata pencahariannya terganggu juga,” kata dia.

Kasus Buni Yani sampai saat ini masih terus ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Polisi pun terus berusaha untuk melengkapi berkas kasus tersebut. Namun, sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih belum menyatakan bahwa berkas kasus tersebut sudah lengkap (P21).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, berkas kasus Buni sampai ini masih dipelajari di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Untuk kasus Buni Yani berkasnya ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kita masih menunggu penilaian dari jaksa ada kekurangan atau tidak,” kata Argo.

Buni sempat mengadukan kasus tersebut ke Komnas HAM dan juga ke Ombudsman perihal kasusnya tersebut pada Senin (27/2/2017) kemarin. Pasalnya, dalam penaangan kasus tersebut polisi terkesan memaksakan dan diskriminasi.

Menanggapi hal itu, Argo mengatakan laporan pihak Buni Yani ke Komnas HAM dan Ombudsman tersebut adalah hak Buni Yani.

“Mengadu itu hak mereka. Yang terpenting kepolisian ada laporan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan kita proses,” kata mantan kabid humas Polda Jatim tersebut. [rel]