Arief Minta OJK “Sikat” Manulife Indonesia Secepatnya

BERBAGI

Redaksikota – PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terancam mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika benar terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 214 karyawannya tanpa melalui prosedur yang berlaku.  

Terlebih lagi, langkah PHK tersebut diketahui tidak termuat dalam rencana bisnis tahunan, sehingga jelas telah menyalahi ketentuan dari regulator.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mendesak agar OJK tidak berlama-lama memberikan sanksi kepada Manulife, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam PHK itu dan tidak memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayar hak para pekerja yang telah dipecat.

“Apalagi ini merupakan PHK yang terkesan sepihak oleh Manulife,” kata Arief dalam keterangan persnya, Sabtu (21/1/2017).

PHK ini dirasanya janggal. Pertama, jumlah karyawan yang di-PHK tidak sedikit dan kedua, tidak masuk dalam rencana bisnis tahunan Manulife tahun ini. Dan jika menggunakam dalih perubahan struktural, Arief menilai hal ini tentu tidak pas.

“Dan alasan restrukturisasi tidak tepat kayaknya,” imbuhnya. 

Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, patut diduga PHK itu dilakukan karena Manulife mengalami kerugian yang cukup besar dalam pengelolaan dana para pemegang polisnya, sehingga yang jadi korban adalah karyawan perusahaan itu sendiri. 

“Bisa diduga juga Fund Manager Manulife salah prediksi dalam menginvestasikan dananya di pasar modal, dalam bentuk saham dan obligasi berjangka sehingga Manulife harus rugi,” tengarainya. 

Sejatinya, menurut dia, investasi dana sebuah perusahaan asuransi haruslah lebih prudent. Apalagi perusahaan dan konsultan analis keuangan di pasar modal seperti JP Morgan dan lainnya saat ini memberikan rating netral. Di mana seminggu lalu masih under weight terhadap kinerja pasar modal dan surat berharga yang diterbitkan di Indonesia, karena kinerja tidak akan memberikan keuntungan apapun malah bisa jadi rugi.

“Tapi yang terpenting bagi saya, hak-hak para karyawan yang di-PHK dan proses PHK-nya harus dipenuhi sesuai UU dan peraturan yang berlaku saat ini jika tidak OJK wajib suspend atau tutup Manulife,” pungkasnya.