Belum Gelar Rapat Koordinasi, Pemerintah Absen Rapat Pembahasan RUU Terorisme

BERBAGI

Redaksikota – Ketua Panitia Kerja (Panja) Panja RUU Pemberantasan Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan jika pembahasan RUU tentang Pemberantasan Terorisme terpaksa batal digelar lantaran dari pihak pemerintah tidak menghadiri rapat dengan Panja.

Alasan yang disampaikan pemerintah menurut Syafii karena pihak eksekutif masih belum melakukan rapat koordinasi. Padahal dalam rapat panja RUU Terorisme yang seharusnya digelar Rabu (11/1/2017) kemarin sudah membahas pasal demi pasal.

“Alasannya mereka belum rapat koordinasi. Jadi hari ini mereka melakukan rapat koordinasi dulu,” kata Syafii dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (11/1/2017).

Lebih lanjut, Syafii juga mengatakan bahwa dalam rapat sebelumnya, pihaknya sudah memberikan daftar inventarisir apa saja yang menjadi bahan acuan pemerintah untuk melakukan rapat kemarin itu. Hanya saja dengan alasan tersebut, rapat terpaksa ditunda sampai pemerintah siap.

Pun demikian, Syafii juga menyampaikan jika dalam surat balasan yang disampaikan pemerintah untuk memberikan penjelasan mengapa pihaknya tidak hadir itu, pihaknya juga mencantumkan pertanyaan, kira-kira kapan pemerintah bisa hadir untuk melakukan rapat tersebut, sehingga penjadwalan dapat segera dilakukan.

“Kami bilang Rabu (18/1/2017) depan (ada) rapat Panja sesuai dengan jadwal yang kita bagikan,” tandasnya.

Ada beberapa pembahasan yang akan dilakukan untuk melakukan revisi UU Terorisme. Beberapa hal diantaranya disampaikan Syafii adalah persoalan sosial ekonomi, pencegahan, hingga persoalan pemahaman agama.

Menurut dirinya, ada sektor-sektor tertentu yang bisa dilakukan oleh kementerian lain untuk melakukan pembagian tugas yang sementara ini masih berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Kami mau pencegahan, kalau karena persoalan sosial ekonomi bisa ditangani Kementerian Sosial. Jangan semua pencegahannya itu Polisi. Atau karena persoalan keagamaan masa polisi juga yang tangani, ya Kementerian Agama lah,” tukasnya. [cn/rel]