Perintah Aneh Kepada Polri dan Kejaksaan Ini Bentuk Pembodohan Presiden ?

BERBAGI

Redaksikota – Sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar Polri dan Kejaksaan tidak cepat menindak tegas persoalan daerah atas nama pembangunan pun mendapatkan respon sensitif dari Arief Poyuono.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengkritik pedas sikap Presiden yang dianggap sebagai pembodohan yang dilakukan oleh pemimpin negara kepada rakyatnya. Termasuk dalam persoalan Hukum Tata Negara (HTN) dan Undang-undang Dasar 1945.

“Sebab bukan alasan yang tepat oleh Joko Widodo kepada aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan konstitusi negara dan hukum yang berlaku untuk tidak memperkarakan sebuah kebijakan administrasi ,keputusan pengunaan anggaran daerah yang berdampak pada kerugian negara,” tulis Arief di situs Tribunners, Kamis (21/7/2016).

“Sungguh jelas Joko Widodo tidak paham tentang Tata negara dan UUD 1945 terkait penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia,” sambungnya.

Ia menegaskan jika sudah seharusnya aparat penegak hukum melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap berbagai upaya pelanggaran hukum. Termasuk juga persoalan pembangunan yang memiliki potensi merusak apalagi merugikan negara.

“Sebab jika memang kebijakan Kepala daerah ada yang berdampak dan berpotensi merugikan negara maka sudah selayaknya diperkarakan oleh penegak hukum atas nama negara. Dan apalagi sampai uang negara mengalir kepihak yang menikmati kebijakan Kepala daerah tersebut,” tegasnya.

“Terkait pernyataan Joko Widodo yang memerintahkan Jaksa Agung Dan Kapolri untuk tidak memperkarakan kebijakan Kepala daerah sebuah pembodohan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap masyarakat,” tandasnya.

Interuksi Presiden Jokowi ke Polri dan Kejaksaan Agung
Diketahui, saat rapat evaluasi di Istana Kepresidenan, Joko Widodo memberikan interuksi kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak terburu-buru menetapkan tersangka alias memproses hukum terhadap kepala daerah yang sedang melakukan pembangunan.

Bahkan secara tegas, orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut mengingatkan sudah sejak tahun lalu disampaikan agar pemda yang melakukan kebijakan, administrasi dan diskresi tidak bisa dipidanakan begitu saja.

“Tolong dibedakan mana yang beneran nyolong dan mana yang tidak,” kata Jokowi, Selasa (19/7/2016).

Lebih lanjut, jika memang ada temuan pelanggaran, sebaiknya tidak mudah untuk dibeberkan kepada publik tentang besaran potensi kerugian negara begitu saja sebelum ada keputusan yang benar.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan bekerja keras jika ada potensi merugikan negara. Yakni 60 hari kerja untuk mengungkap apakah benar ada kerugian di dalamnya atau tidak.

“Arahan lain, BPK diberi waktu 60 hari (untuk memastikan adanya kerugian negara),” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menegaskan dengan jelas dan setegas-tegasnya bahwa apa yang sudah diinteruksikan tersebut dapat dijalankan dengan baik sesuai apa yang menjadi arahannya.

“Sekali lagi saya minta jajaran kepolisian dan kejaksaan betul-betul merespons perintah yang diberikan,” tegasnya. (mib)