Soni Sumarsono Tegaskan Dana Operasional RT/RW Wajib Ada LPJ

BERBAGI
Soni Sumarsono
Soni Sumarsono.

Redaksikota – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW tetap disampaikan.

Ia menegaskan bahwa uang negara yang sudah dianggarkan sekalipun itu hanya satu rupiah pun tetap harus dilaporkan penggunaanya. Dan hal ini disampaikan Sumarsono untuk menjawab pertanyaan terkait sikap Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang berencana membebaskan LPJ Dana Operasional RT/RW untuk tahun 2017.

“Setiap sen rupiah uang negara termasuk APBD wajidb dipertanggungjawabkan,” kata Soni kepada wartawan, Rabu (6/12/2017).

Pun jika memang alasan pembebasan LPJ tersebut hanya karena pemerintah daerah tidak ingin memberatkan para Ketua RT maupun Ketua RW, maka hal ini bisa dilakukan penyederhanaan LPJ melalui mekanisme dan sistem yang dibuat.

Dan sebagai catatan dalam administrasi hukum negara, LPJ tetap dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi dana operasional yang telah dikeluarkan negara kepada lembaga atau pihak terkait.

“Harus tetap memedomani kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada. Kwitansi bisa diupload dan dicek ke lapangan. Teknisnya diserahkan ke Pemda untuk mengaturnya, yang paling memudahkan dan realistis tidak memberatkan RT/RW,” terangnya.

Anies Bebaskan Pembuatan LPJ

Diketahui, ketika Pemprov DKI Jakarta menggelar acara silaturahmi dengan jajaran birokrat kota administrasi se-Jakarta Pusat yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017), Anies Baswedan mendapatkan keluhan warga Kemayoran.

Ketua RW 04 Kemayoran, Abdul Rahman Yusuf, menyampaikan kegelisahannya secara pribadi soal pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) RT/RW yang kerap kali dibuat untuk mencairkan dana. Sebab, ia menilai LPJ hanya formalitas belaka, malah cenderung terkesan membohongi negara.

Menanggapi hal itu, Anies mengatakan jika dirinya akan menghapus sistem LPJ tersebut pada tahun 2018 mendatang.

“Bapak-Ibu di garda terdepan. Ada cerita dana oprasional harus bikin laporan ya? Mau bikin laporan terus ? Enggak mau? Tadi saya sudah tanya Pak Aspem mulai 2018 jadi Bapak-Ibu tidak perlu menuliskan laporan lagi,” tegas Anies diikuti sorak sorai warga.

Dengan penghapusan sistem LPJ itu, Anies berharap RT/RW dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menggunakan dana dengan sebaik mungkin.

“Kami mempercayakan kepada bapak-ibu Ketua RT, RW atau LMK untuk kelola dana operasional. Kami ingin Bapak-Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional,” jelasnya.

Sekadar informasi, Pemprov DKI pada APBD 2018 menaikkan dana operasional kepada RT/RW sebesar Rp500 ribu. Dari kenaikan itu, Ketua RT bakal menerima Rp2 juta, sedangkan Ketua RW Rp2,5 juta.