Tolak Politik Upah Murah, Aliansi Buruh Kota Semarang Geruduk Kantor Ganjar Pranowo

BERBAGI
Aliansi Buruh Kota Semarang
Aliansi Buruh Kota Semarang saat gelar aksi unjuk rasa di Semarang. [foto : istimewa]

SEMARANG, Redaksikota – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang melakukan aksi unjuk rasa dan menggeruduk Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/11/2017).

Jawa Tengah sebagai daerah dengan potensi Industri yang besar memiliki masalah yang cukup serius. Tercatat, mulai banyak dibangun kawasan-kawasan Industri di wilayah Jawa Tengah, seperti di Kendal, Demak, Semarang hingga Boyolali, hal ini tentu membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi tenaga kerja, namun predikat sebagai wilayah dengan upah paling terrendah tetap disandang Provinsi yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini.

“UMK Kota Semarang sendiri sebagai Ibu Kota Provinsi saat ini berada pada nilai Rp. 2.125.000. Hal ini tentu sangat tertinggal jauh dengan provinsi lainnya di Jawa,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Aulia Hakim dalam keterangan persnya hari ini.

Ia mengatakan saat ini kegelisahan buruh tentang upah murah sudah menjelma menjadi momok yang luar biasa, satu kenyataan kebijakan yang kurang manusiawi salah satunya yakni berkaitan dengan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mana sebagai barometer penentuan upah sudah tak lagi di gunakan sejak lahirnya PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dimana kenaikan upah buruh per tahunnya hanya didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) saja,

“Padahal sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah harus ditentukan dengan melakukan survey KHL,” ujarnya.

Kemudian berdasarkan hasil survei KHL yang dilakukan di pasar-pasar oleh buruh menyebutkan, angka yang paling tepat untuk Upah Minimum Kota (UMK) kota Semarang di Tahun 2018 adalah Rp 2.754.865,87. Angka tersebut disebutkannya adalah angka real kebutuhan pokok yang ada di pasar kota Semarang dan menjadi barometer kebutuhan hidup layak.

“Kami lakukan survey KHL di pasar-pasar sehingga didapatkan angka real, hal ini kami lakukan agar buruh benar-benar merasakan hidup layak berdasar pada upah yang layak pula,” ungkapnya.

Hakim yang juga merupakan peridium Aliansi Buruh Kota Semarang tersebut menegaskan jika desakan Gubernur Ganjar Pranowo untuk menentukan UMK Kota Semarang tahun 2018 sebesar Rp2,754 tersebut di kantor Gubernur Jateng tersebut, juga merupakan aksi pemanasan yang akan digelar secara masif di tanggal 20 November 2017 nanti.

“Aksi aliansi buruh kota Semarang ini adalah pemanasan untuk aksi berikutnya di tanggal 20 November minggu depan, bebarengan dengan penetapan UMK,” tegasnya.

Aliansi Buruh Kota Semarang yang menggelar aksi tersebut merupakan gabungan dari beberapa federasi serikat pekerja, diantaranya yakni FKSPN, FSP KEP, FSP KAHUTINDO, FSPMI, FSP FARKES Ref, FSPI dan FSPLN. (afg/ibn)