Puluhan PKL Ngadu ke LBH Demak, Ada Apa?

BERBAGI

DEMAK, Redaksikota – Terkait adanya rencana penggusuran PKL Depan Kabupaten dan PKL Katonsari, hari ini sejumlah perwakilan Paguyuban Pedagang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya, Kamis (9/11/207).

Salah satu PKL Katonsari, Ahmad Zaini yang di daulat sebagai koordinator pedagang kali Lima Kabupaten Demak menyampaikan, bahwa sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi oleh para PKL di Demak. Disampaikan Zaini bahwa para PKL yang digusur tidak memiliki kejelasan kelanjutannya, seperti relokasi tempat jualan yang tepat.

“Teman-teman pedagang khususnya pedagang kali lima banyak persoalan, contohnya adalah yang ada di depan Kabupaten Demak. Hari ini seratus lebih pedagang di sana yang digusur tanpa penataan relokasi atau konsep yang jelas, mereka mau pindah kemana?,” kata Zaini di kantor LBH Demak, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2017).

Alasan yang selalu mencuat dari mulut aparat adalah penataan, sementara persoalan yang lebih substansi nyaris tidak pernah dijawab dan diberikan solusi.

“PKL di sepanjang jalur lambat Katonsari juga desas-desusnya mau digusur dengan dalih penataan, ditambah lagi dengan teman-teman PKL yang ada di Kabupaten Demak lainnya,” pungkasnya.

Dengan persoalan yang disampaikan oleh para PKL Demak tersebut pun langsung ditampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak.

Pengabdi Bantuan Hukum LBH Demak Raya Haryanto yang menerima pengaduan ini menyampaikan, bahwa LBH sendiri menilai ada keganjilan pada relokasi yang dialami oleh para pedagang dan PKL.

“Dinas menyampaikan bahwa para pedagang khususnya depan Kabupaten ini mengganggu trotoar, tapi pada prakteknya mereka sementara ini juga direlokasi di sekitar SMP 5 Demak di trotoar juga,” kata Haryanto.

Ia juga mempertanyakan Komitmen pemerintah tentang penataan PKL yang dimaksud tersebut. Karena disampaikannya yang digembor-gemborkan oleh pemerintah adalah penataan, akan tetapi kejelasan tentang wacana kebijakan tersebut.

“Penataan yang seperti apa dan konsepnya mau seperti apa?. Karena sampai dengan hari teman-teman pedagang juga belum jelas, mereka mau dipindah kemana dan mau dibuat apa tempat berjualan mereka setelah digusur,” tukasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekretaris LBH Demak Raya, Anwar Sadad menyampaikan di tengah minimnya regulasi yang mengatur PKL tersebut, ia melihat pihak berwenang biasanya melontarkan beberapa dalih ketika melakukan penggusuran.

“Misalnya, demi kepentingan publik, perluasan lahan hijau, untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya,” ujar Anwar.

Dari berbagai alasan yang dilontarkan itulah, ia mengatakan tak sepenuhnya benar. Akan tetapi, yang jelas Anwar mengatakan dalam melakukan penggusuran itu, kerap terjadi tindak intimidasi bahkan bisa sampai ke arah tindakan kekerasaan dan pengerusakan.

“Atas dasar itulah minggu depan rencananya kita akan audiensi di DPRD Demak dan merekomendasikan agar semua pihak saling berdialog untuk mencari solusi,” pungkasnya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan PKL harus diselesaikan secara komprehensif karena menyangkut banyak hal. Dari berbagai peraturan yang ada, Anwar tak melihat terdapat satu pun yang mengakui keberadaan dan hak PKL.

“Sebaliknya, regulasi yang ada hanya berisi pelarangan bagi PKL, khususnya PKL Kabupaten Demak,” tutup Anwar. (nkh)