Koalisi Buruh Jakarta Paksa Anies-Sandi Revisi UMP DKI 2018

"Saya berharap UMP 2018 menggunakan mekanisme yang sebenarnya. Ini mengacu pada UU Nomor 13, ada survei pasar, ada KHL," harapnya.

BERBAGI

Redaksikota – Koordinator Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) DKI Jakarta, Tohendar mengatakan jika pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari Jumat (10/11/2017) sebagai bentuk penolakan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yang diputuskan Pemprov DKI Jakarta menggunakan mekanisme PP 78 Tahun 2015.

Ia mengatakan jika pihaknya akan mendesak dengan keras agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melakukan revisi pada UMP 2018 yang telah disahkan pada tanggal 1 November 2017 lalu itu.

“Jadi hari ini Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) menggelar konsolidasi terkait dengan perlawanan terhadap UMP 2018, dimana Gubernur Anies-Sandi telah menetapkan UMP Rp3,648,” kata Tohendar ketika ditemui di kantor DPC FSP KEP Jakata Timur di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (7/11/2017).

Sikap Anies-Sandi yang masih menggunakan mekanisme pengupahan melalui PP 78 disebutkan Tohendar adalah sebuah catatan buruk bagi kebijakan yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hal ini dikatakan lantaran PP 78 Tahun 2015 sendiri sudah dikalahkan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa waktu yang lalu.

“Seharusnya jadi pelajaran, UMP tahun 2017 itu sudah kita gugat ke PTUN dan kita menang. Jadi PP itu sudah catat hukum,” terangnya.

Ia memiliki harapan besar agar Anies-Sandi mampu mewujudkan ekspektasi buruh untuk melakukan revisi pada nilai upah yang ditetapkan dalam UMP 2018. Salah satu mekanisme pengupahan yang diharapkan adalah dengan mengacu pada UU Nomoe 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana mekanisme upah dihitung melalui hasil survei pasaar dan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Saya berharap UMP 2018 menggunakan mekanisme yang sebenarnya. Ini mengacu pada UU Nomor 13, ada survei pasar, ada KHL,” harapnya.

Tohendar yang merupakan Sekretaris DPC FSP KEP Jakarta Timur tersebut mengatakan bahwa buruh DKI Jakarta sempat senang ketika Anies meminta Dewan Pengupahan untuk melakukan survei pasar. Ia mengira penghitungan UMP 2018 akan mengenyampingkan PP78, namun sayangnya buruh pun kecewa dengan kenyataan pada tanggal 1 November itu.

“Dan di tanggal 27 Oktober diperintahkan Gubernur terpilih (Anies) untuk dilakukan survei pasar, di sana kita melihat ada celah harapan yang besar kita akan menggunakan mekanisme yang sebenarnya, namun ternyata malah kembali ke PP78,” kecewanya.

Aksi Matikan Mesin Produksi

Ia pun memberikan harapan agar sebelum tanggal 10 November 2017, Gubernur Anies bisa lebih dahulu melakukan upaya revisi, untuk meredam aksi yang akan digelar oleh KJB tersebut. Namun jika sebaliknya, maka aksi akan digelar dengan melakukan mogok kerja dan stop produksi.

Aksi matikan mesin produksi tersebut disampaikan Tohendar adalah sebuah bentuk reaksi protes elemen buruh terhadap kebijakan Anies-Sandi yang menetapkan upah murah bagi kaum buruh. Ia pun meminta agar Anies-Sandi tidak mempermainkan buruh yang notabane adalah salah satu motor kemenangan keduanya di Pilgub DKI Jakarta lalu.

“Karena buruh sudah capek dengan PP78, buruh sudah dirugikan dengan PP78, maka hari ini besok tanggal 10 (November) kita akan tunjukkan kepada pemerintah, bahwa buruh masih ada dan masih kuat,” tegasnya.

“Pada prinsipnya apapun yang kita lakukan adalah agar UMP DKI berubah,” tukasnya.