Hendardi Nilai Anies Baswedan Sedang Bangun Politik Identitas

BERBAGI

Redaksikota – Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai jika pidato yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan soal isu pribumi dan non-pribumi sangat menunjukkan politik yang dibangun pasangan Anies-Sandi tersebut adalah politik rasis.

“Menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme,” kata Hendardi dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Selasa (17/10/2017).

Ia menilai sangat berbahaya jika politik identitas tersebut semakin digelorakan, apalagi oleh Gubernurnya sendiri.

“Pernyataan Anies bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras,” pungkasnya.

Hendardi pun mengingatkan bahwa pola pembangunan dan penyebaran politik identitas tersebut juga telah terjadi di Myanmar. Dimana politik identitas pribumi Myanmar maupun non-pribumi Myanmar. Hasil yang sangat terlihat adalah tertindasnya kaum minoritas yakni etnis Rohingya hingga mereka harus tersiksa dan kabur untuk mencari suaka ke negara lain.

“Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genocida seperti di Myanmar. Genocida tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, Hendardi juga menilai statemen Anies Baswedan tersebut juga terang sudah menabrak Instruksi Presiden yang pernah diterbitkan di era kepemimpinan Presiden Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Dimana dalam inpres tersebut jelas negara sudah menghapuskan identitas pribumi dan non-pribumi untuk dipakai lagi di kehidupan sehari-hari.

“Anies bisa dianggap melanggar instruksi presiden no. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” tegas Hendardi.

Lebih lanjut, Hendardi juga menekankan bahwa pidato pertama kali Anies di hadapan rakyat Jakarta dan pendukungnya usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut, seharusnya di hari pertama kerjanya melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, bukan malah justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis.

Bahkan Hendardi menganggap politik identitas dan rasialisme yang terbangun dalam pidato Anies Baswedan tersebut menunjukkan, jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Kabinet Kerja Jilid I tersebut tidak layak menjadi seorang pemimpin yang memiliki rakyat heterogen.

“Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga,” tutupnya.