Beberapa Dokumen Penting Disita KPK Usai OTT Walikota Cilegon

BERBAGI
Penyidik KPK
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). foto : istimewa

CILEGON, Redaksikota – Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Kota Cilegon untuk mengambil dokumen-dokumen terkait pemasalahan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Walikota Cilegon, Tubagus Imam Ariyadi.

Beberapa data terlihat dibawa setelah tim KPK keluar dari tempat-tempat yang telah disegel sebelumnya, yakni dari Gedung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, dan PT. Krakatau Industri Estate Cilegon (PT.KIEC) pada hari Minggu (24/9/17).

Penyidik yang datang berjumlah 6 orang tersebut diketahui membawa dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dari DLH. Sementara saat di DPMPTSP Cilegon, para penyidik membawa surat Standart Operational Prosedure (SOP), blanko izin, Surat Keputusan (SK) Pelimpahan Kewenangan serta SK Tim Teknis.

DPMPTSP Cilegon
Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon saat didatangi tim penyidik KPK. [foto : Jiwa]
Diketahui hal tersebut, saat para pejabat dari DPMPTSP Cilegon, DLH Cilegon, menyerahkan laporan tertulis terkait data yang disita KPK kepada Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Senin (25/9/2017).

“Banyak juga yang dibawa oleh KPK, dilaporan tertulis saya sampai tiga lembar. Sebagian besar sih yang disita berupa SOP, blanko izin, SK Pelimpahan Kewenangan serta SK Tim Teknis,” ujar Kepala Bidang Perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon, Tunggul Fernando Simanjuntak, Senin (25/9/2017).

Menurut Tunggul, pada dasarnya PT KIEC selaku pihak pemrakarsa proyek Transmart belum memproses izin apa pun kepada DPMPTSP Cilegon. Pihak pemrakarsa baru membuat dokumen Amdal di DLH.

Sementara itu, suasana Kantor DPMPTSP Cilegon pasca OTT dan penggeledahan berjalan normal. Kantor tersebut tetap menerima pelayanan kepada sejumlah pemohon izin.

Sementara itu Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati mengatakan, bahwa kantor dinas tersebut akan tetap beroperasi sebagaimana mestinya, untuk melayani masyarakat.

“Pelayanan seperti biasa, apa yang perlu dilayani akan dilayani. Tapi kalau ada kebutuhan tanda tangan Kepala Dinas, kami perlu konsultasi dulu,”kata Sari kepada wartawan.

Dan di tempat lain, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi yang diketahui telah menggantikan Walikota Non Aktif Tubagus Iman Ariyadi mengatakan, bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Wali Kota Cilegon non aktif Tubagus Iman Ariyadi terkait pengangkatan dirinya.

“Tentunya segala keputusan merupakan hasil konsultasi dengan Pak Wali Kota (TB Iman Ariyadi-red),” Imbuhnya.

Edi mengaku akan menghadap Wali Kota Cilegon non aktif di Rutan KPK Cipinang, Jakarta. Denga maksud dirinya yakni adalah melaporkan terkait pengangkatannya sebagai Plt Wali Kota Cilegon, serta hal-hal lain. (jiwa)