Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta; Sebelas Dua Belas

Oleh: Mahyudin Rumata

BERBAGI

Pasti ada yang bertanya kenapa mengunakan istilah “sebelas duabelas” dalam perumpamaan Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta. Ini bukan tentang acara sebuah televisi, bukan juga tentang sebuah tajuk diskusi atau apalah..! Namun sebelas dua belas adalah sebuah sebutan yang sering dipakai untuk menyematkan suatu kemiripan atau sama persis terhadap satu obyek dengan obyek yang lain.

Reklamasi Teluk Jakarta dan Meikarta tentu menjadi dua hal yang berbeda, namanya saja suda berbeda. Reklamasi Teluk Jakarta adalah suatu aktivitas pembuatan daratan baru dari dasar laut dengan cara penimbunan yang mengunakan area yang cukup luas di utara teluk Jakarta untuk keperluan tertentu. Sedangkan Meikarta adalah sebuah mega proyek terencana yang dibangun oleh PT. LIPPO Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang ingin membangun sebuah kota Metropolitan baru.

Namun Meikarta dan Reklamasi teluk Jakarta sama-sama mengusung semangat menciptakan pusat pertembuhan ekonomi baru. Reklamasi dengan total nilai proyeknya Rp300 triliun lebih di atas lahan reklamasi seluas 5.173 hektar atau 51.730.000 meter persegi, 17 pulau buatan tersebut memiliki luas melebihi luas Kota Administratif Jakarta Pusat yakni 48.000.000 meter persegi. Sedangkan mega proyek Meikarta memiliki nilai proyek sebesar Rp278 triliun di atas lahan seluas 500 hektar, dengan berambisi membangun 100 unit apartemen, perhotelan dan perkantoran.

Tujuh belas pulau reklamasi di utara Jakarta sampai kini masih tetap bermasalah, walaupun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan -red) telah mencabut moratorium penghentian reklamasi teluk Jakarta hingga pernyataan Anies-Sandi yang konsisten menolak reklamasi, walaupun cenderung melempem. Belakangan lahir forum diskusi, seminar dan aksi tentang menolak reklamasi terjadi di mana-mana, sampai memantik Presiden pun keluar memberikan pernyataan beberpa hari yang lalu (baca: jejak reklamasi teluk jakarta)

Meikarta sama Bermasalahnya dengan Reklamasi

Bermula dari surat Bupati Kabupaten Bekasi Nomor: 593/2684/Bappeda tertanggal 10 Agustus 1994 Tentang Permohonan Konfirmasi Pencadangan Tanah. Akhirnya Lippo Cikarang mengantongi izin pencadangan tanah untuk kegiatan industri. Lima bulan sebelum terbitnya surat Bupati Kabupaten Bekasi, Lippo terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lokasi, penggunaan dan izin pembebasan tanah seluas 3.250 hektare dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan No. 593.82/SK.576-PEM.UM/94 tertanggal 29 Maret 1994

Waktu pun berjalan, kekuasan berganti, dinamika berubah. Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperbaharui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) periode 2011-2031, yang kemudian diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2011. Dalam dokumen RTRW tersebut, Pemkab membagi Kabupaten Bekasi dalam 4 wilayah pengembangan, meliputi bekasi bagian tengah (WP I), bekasi bagian selatan (WP II), bekasi bagian timur (WP III) dan bekasi utara (WP IV). Dari keempat wilayah pembagian tersebut tidak ada penyebutan kawasan Lippo Cikarang di dalamnya.

Pasca RTRW, Pemkab Bekasi belum juga menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kemudian pada April 2017, pemkab bersama DPRD baru membahas RTDR. Selang satu bulan, yakni pada tanggal 10 Mei 2017, melalui paripurna DPRD, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di setujui sebagai rancanagan peraturan daerah.

Lain halnya dengan RTRW, dalam RDTR rencana tata ruangnya lebih mendetail termasuk telah memasukkan Lippo Cikarang dalam kawasan pengembangan I. Seperti gayung bersambut, dua hari setelah RDTR di setujui sebagai Ranperda, Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengeluarkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar, yang sebelumnya Lippo Cikarang mengajukan IPPT seluas 140 hektar.

Di sinilah awal mula Meikarta bermasalah, karena jika mengacu pada pasal 10 huruf (f) Perda No. 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat mengatakan “perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi“. Dengan demikian semestinya IPPT belum bisa dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bekasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. Karena Pemprov Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Dedi Mizwar, dikutip detik.com (2/8/2017) meminta Meikarta menyetop pengerjaannya karena belum mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat,  walaupun pada 17/8/2017, di kutip republika.co.id, Dedi Mizwar menyampaikan bahwa pihak pengembangan telah mengajukan izin ke Pemprov Jawa Barat.

Meikarta dan Reklamasi sama persis, semacam terjadi perang kewenangan. Seharusnya pejabat pemerintah wajib mematuhi norma yang berlaku terutama terutama aturan tata ruang. Karena setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana pasal 37 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam UU tersebut selain sanksi pidana, juga sanksi diberhentikan dari jabatan.

Reklamasi ataupun Meikarta pasti memiliki dampak sosiologis terhadap situasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan terjadi pergeseran paradigma masyarakat sekitar. Tentu setiap perubahan akan menimbulkan akibatnya, akibat dari diferensiasi struktural akan mengakibatkan persoalan baru yang berhubungan dengan problem integrasi, problem integrasi bukan problem sederhana karena terdapat beberapa variable yang saling mempengaruhi. Akan terjadi konflik nilai antara masyarakat yang terdeferensiasi. Kondisi tersebut akan menimbulkan akibat-akibat lain yang lebih rumit.

Penilis adalah Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Agraria dan Maritim