RELEASE : HMI Dan Perisai, Meminta KPK Tangkap Dan Periksa Kepala BPN Jakarta Utara

BERBAGI

Pengeluaran sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk reklamasi pulau D oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2017.

Penerbitan surat tanah tersebut sarat kepantingan dan mengandung unsur yang sangat politis. Pertama dimana proses penerbitan sertifikat ini terhitung sangat kilat hanya membutuhkan waktu satu hari, kedua adalah soal Luas HGB pulau D yang mencapai 3.120.000 meter per/segi atau 312 hektar.

Padahal Menurut aturan yang berlaku sertifikat dengan luas lahan yang mencapai 312 hektar tidak bisa dikeluarkan oleh BPN tingkat Kabupten atau Kota, BPN tingkat kabupaten/kota hanya memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat untuk lahan di bawah 5 hektar dan itu pun bukan untuk pembangunan konvensional.

Pembangunan proyek reklamasi ini tidak ada urgensinya untuk kepentingan rakyat, Reklamasi Teluk Jakarta merupakan bentuk perampasan ruang laut untuk kepentingan kantong-kantong pribadi dan perampasan laut demi kepentingan bisnis. Belum lagi ditambah dengan besarnya dampak negatif reklamasi terhadap ekosistem.

Bisa disebut ini merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan warga sekitar dan nelayan. Olehnya itu kami meminta kepada KPK segera panggil dan periksa Kepala BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang yang terindikasi telah melakukan kongkalikong dengan pengembang proyek reklamasi dengan di terbitkannya Sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang semestinya. Lembaga lembaga hukum harus menyikapi masalah ini. KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus melakukan investigasi harta kekayaan pejabat BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang, terkait dengan diterbitkannya sertifikat HGB Pulau D yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan

Berdasarkan argumentasi diatas maka kami mendesak :

1. KPK segera periksa dan tanggap Kepala BPN Jakarta Utara, Kasten Situmorang
2. KPK segera panggil dan periksa anak usaha dari PT Agung Sedayu Grup yakni, PT Kapuk Naga Indah terkait dengan HGB Pulau D yang dikelola perusahaan pengembang
3. Menghentikan kegiatan pembangunan reklamasi Pulau D, karena cacat hukum.
Mendesak pencopotan Kasten Situmorang dari kepala BPN Jakarta Utara.
4. Mendesak KPK segera panggil dan periksa pejabat BPN yang terikat dalam penerbitan Sertifikat HGB Reklamasi Pulau D.

Hormat Kami
Gerakan Tolak Reklamasi

Fadli HMI (0878 7104 0903)
Abraham Perisai (0857 3703 6795)