Pengamat Nilai Percepatan Pergantian Panglima Bagus Jika Jenderal Gatot Niat Nyapres

BERBAGI

Redaksikota – Pengamat politik senior, Karyono Wibowo menilai bahwa penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI sudah tepat. Hal ini dilihatnya dari aspek pengalaman dan kapabilitasnya sebagai perwira TNI.

“Menurut saya, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI. Dia sudah menjadi kepala staf TNI AU dan memiliki karir militer yang cukup baik. Dia adalah salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini,” kata Karyono dalam keterangan persnya, Senin (4/12/2017).

Dan terkait dengan posisi Marsekal Hadi yang menjadi satu-satunya calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan posisi Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tersebut, Karyono memandang itu tidak masalah, dan sangat diperbolehkan dalam Undang-undang.

“Mengenai calon tunggal panglima TNI, hal itu tidak menjadi persoalan karena tidak melanggar Undang-undang,” ujarnya.

Bahkan menurut Karyono, pencalonan sekelas Panglima maupun Kapolri justru sebaiknya dilakukan secara tunggal. Hal ini dikatakannya untuk meminimalisir persoalan yang condong negatif.

“Justru menurut saya, secara psikologis dalam mengajukan calon TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif,” terangnya.

“Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI adalah sesuai konstitusi dan prosedur. Selain itu, aspek kompetensi dan integritas menjadi bagian penting dari persyaratan,” imbuhnya.

Potensi pengaruh politik

Sebagai pengamat politik sekaligus Direktur lembaga penelitian Indonesia Public Institute (IPI) tersebut mengatakan, pergantian Panglima TNI baru bisa memiliki dampak politik yang cukup besar jika dilakukan sebelum Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiunnya, yakni pada bulan Maret 2018 mendatang.

Namun demikian, dampak politik tersebut bisa diukur dari sikap pribadi Jenderal Gatot dalam menyikapi pergantian dirinya itu. Hal ini ada kaitannya dengan sentimen dari publik pasca nama Jenderal Gatot masuk dalam wacana pencalonan Presiden maupun Wakil Presiden Indonesia periode selanjutnya.

“Dampak politisnya akan tergantung bagaimana reaksi Gatot Nurmantyo secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen masyarakat. Pasalnya, nama panglima tni Gatot Nurmantyo saat ini sudah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2019,” tutur Karyono.

Hanya saja Karyono memberikan catatan bahwa potensi buruk apapun bisa saja terjadi tanpa melihat aspak apapun. Ketika ada libido kekuasaan sudah mencoba menyeruak, maka apapun bisa terjadi termasuk upaya playing victim sekalipun.

“Dalam pertarungan politik elektoral, isu apapun bisa berpotensi untuk dikapitalisasi demi keuntungan elektoral, salah satunya dengan strategi ‘playing victim’ atau membuat posisi seolah-olah teraniaya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Karyono memandang lain ketika memang Jenderal Gatot Nurmantyo benar-benar ingin maju dalam bursa Pilpres 2019 mendatang terlepas apakah dirinya maju sebagai calon wakil Presiden ataupun menjadi calon Presiden sekalipun. Jika memang benar demikian, maka pergantian Panglima TNI lebih baik dipercepat sehingga Jenderal TNI bintang empat tersebut bisa lebih fokus dalam menkonsolidasikan suara hingga di kalangan grass-root.

“Jika Panglima TNI Gatot Nurmantyo benar-benar serius maju di Pilpres 2019, apakah mau maju sebagai calon Presiden atau wakil Presiden, pergantian posisi Panglima pada masa sekarang atau nanti tetap menguntungkan,” kata Karyono.

“Karena dari sisi waktu, bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun masyarakat (pemilih). Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada conflict of interest dengan jabatan sebagai panglima,” imbuhnya. (*)